PARLEMENTARIA, Jakarta – BKSAP DPR RI menyelenggarakan Audiensi dengan Tim Desain Program Partisipasi Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Selama pertemuan berlangsung, Tim Partisipasi Kedubes Australia menawarkan program lima tahun ke depan ke DPR RI melalui bentuk kerja sama antara Pemerintah Australia dalam rangka Parliament Collaboration. 

Menanggapi tawaran tersebut, Mardani Ali Sera menyampaikan sejumlah masukan program kerja sama antar-parlemen kedua negara untuk lima tahun ke depan. Pertama, Program Parlemen Semakin Dekat dengan Pemilih (Making Parliament Getting Closer to Voters); Kedua, Program Parlemen Semakin Dekat dengan LSM (Making Parliament Getting Closer to NGO).

“Mereka punya program lima tahun ke depan namanya partisipasi bentuknya kerja sama antara pemerintah Australia mendukung parliament collaboration. Jadi dicari di titik mana kolaborasi Parlemen Indonesia dengan Parlemen Australia bisa kita jalankan,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera kepada Parlementaria usai pertemuan.

Dalam kerangka tawaran program, Mardani menjelaskan ada salah satu contoh menarik yang bisa dipelajari Parlemen Indonesia dari Parlemen Australia terkait berupa kewajiban bagi setiap anggota parlemen berada di rumah aspirasi selama dua hari dalam seminggu.

“Misalnya saya, Sabtu-Minggu dari jam 6 sampai 10 malam, tamunya bisa sampai 10 tim. Ada masalah pertanahan, lingkungan, sosial, sampai anak muda. Apa yang bisa diberikan solusi oleh kita sebagai anggota DPR kepada pemilih di dapil kita,” terang Anggota Komisi II DPR RI ini.

Menurutnya, pola ini bisa menjadi inspirasi pilot project di Indonesia untuk memperkuat fungsi rumah aspirasi DPR yang selama ini sudah berjalan, tapi belum detail teknisnya. “Kalau ini hasilnya bagus, mudah-mudahan bisa kita bawa jadi program nasional,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Tak hanya mempererat hubungan anggota DPR dengan rakyat, Mardani menilai kerja sama ini juga akan fokus mendekatkan parlemen dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Selama ini NGO sama DPR sering berseberangan. NGO lihat DPR orang jahat, DPR lihat NGO ngerepotin. Padahal dua-duanya sama-sama niatnya baik untuk rakyat. Nah kita ingin buat model bagaimana duduk bareng bahas isu, tukar perspektif, supaya bisa saling mengerti,” jelas wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini.

Terakhir, dirinya menyampaikan potensi kerja sama ini direncanakan akan mulai berjalan pada Desember 2025 mendatang. “Mereka akan formulasikan dulu, nanti bawa draf program yang lebih detail, baru dibuat MoU, setelah itu dijalankan. Modelnya lebih banyak mereka ikut proses kita, misalnya diskusi publik, kunjungan ke dapil, bagaimana cara efektif. Lima tahun ini dua tahun jalan, setahun dievaluasi, dua tahun berikutnya ada perbaikan, lalu tahun terakhir baru mereka buat rekomendasi,” tandas Anggota Komisi II DPR RI itu. •ahk, um/rdn