PARLEMENTARIA, Mataram – Ketua Panitia Kerja (Panja) Open Government-Parliament (OGP) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulion, memimpin langsung kunjungan kerja penting ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan ini, kata Husein, merupakan bagian dari upaya sinergi dan ko-kreasi antara inisiatif Parlemen Terbuka (OPI) di tingkat nasional dengan inisiatif OGP) di tingkat daerah, khususnya dalam perumusan Rencana Aksi Nasional OGP (RAN OGI).

Husein menjelaskan alasan pemilihan NTB sebagai tujuan kunjungan karena NTB merupakan salah satu pemerintahan daerah yang sudah tergabung dalam OGP lokal dan telah menjalankan komitmen dalam mewujudkan open government. 

“Provinsi NTB memang telah aktif menjadi anggota OGP lokal sejak tahun 2020, bergabung bersama delapan pemerintahan lokal lainnya di Indonesia,” ungkapnya saat memimpin kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke, Mataram, NTB, Rabu (9/7/2025). 

Sejalan dengan filosofi dasar Open Government, OGP NTB berupaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui kolaborasi erat antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu pun menyoroti relevansi inisiatif OGP dengan visi pembangunan NTB saat ini, “NTB Makmur Mendunia.” Visi ini didukung oleh tujuh misi utama, sepuluh program unggulan, dan tiga isu prioritas: pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia.

“Hal ini sangat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatif di daerah,” jelasnya. 

Sebagai Ketua Panja OG-P, Husein juga menegaskan komitmen BKSAP DPR RI terhadap Parlemen Terbuka. DPR RI telah mendeklarasikan partisipasinya dalam kerangka inisiatif Parlemen Terbuka (OPI) sejak 29 Agustus 2018.

“Ini adalah wujud nyata komitmen DPR RI dalam menerapkan nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, dan akuntabilitas. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kami terus berupaya membangun jembatan komunikasi yang lebih kuat antara DPR dengan konstituen dan masyarakat luas,” imbuhnya.

Ia menambahkan, BKSAP DPR RI berperan sebagai penghubung utama antara DPR RI dengan lembaga legislatif internasional. Dalam kerangka OGP, BKSAP telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) OPI periode 2018-2020 dan 2020-2022. 

“Kini, dengan semangat yang sama, kami tengah menyusun usulan awal komitmen keterbukaan Parlemen dalam RAN OGI 2026-2028 yang akan terintegrasi dengan RAN OGI yang disusun oleh Bappenas,” terang Husein.

Husein menjelaskan tujuan kunjungan Panja OG-P BKSAP DPR RI ke NTB. Pertama, kami ingin berbagi pandangan dan pengalaman terbaik dalam perumusan rencana aksi, khususnya dalam kerangka perumusan RAN OGI,” katanya.

Selain itu, ia melanjutkan, pihaknya juga akan mengkaji potensi, peluang kolaborasi, serta upaya sinergi dan integrasi antara RAN OGI di tingkat pusat dan Rancangan Aksi Daerah (RAD) NTB. 

Tujuan lain yang tak kalah penting, menurut Husein, adalah menggali dan memperkuat advokasi peran-peran dan ruang kebijakan di level parlemen yang dapat menjadi prioritas penguatan rezim keterbukaan dan pendukung area kebijakan OGP dalam kerangka dukungan untuk RAD NTB. 

“Kami juga ingin mendalami agenda-agenda keterbukaan pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama di NTB,” tambahnya.

Terakhir, Husein menekankan pentingnya memperkuat skema kemitraan DPR RI dengan masyarakat sipil di daerah NTB dalam kerangka agenda OGP. “Sinergi ini diyakini akan mempermudah pelaksanaan pengawasan dan implementasi terhadap Open Government secara keseluruhan,” pungkasnya.

Husein berharap, penguatan Open Government Parliament Partnership akan mewujudkan parlemen dan pemerintahan yang semakin dekat dengan rakyat, menciptakan DPR yang representatif, transparan, dan partisipatif. •rnm/aha