PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Alimuddin Kolatlena, menyatakan dukungannya terhadap peluncuran program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membuka akses pendidikan formal berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Program Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata manifestasi amanat konstitusi kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan solusi konkret dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi,” ujar Alimuddin saat ditemui di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Peluncuran program ini rencananya akan dilakukan secara serentak di 100 titik di seluruh Indonesia dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan 20 ribu siswa yang akan dibimbing oleh ribuan guru terlatih.

Menurut Alimuddin, keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang hingga kini masih mengalami kesenjangan pendidikan. Ia menyoroti bahwa masih banyak anak-anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu yang menjadi bagian dari lost generation akibat keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan.

“Banyak anak-anak di wilayah terluar yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena tidak ada sekolah atau karena tidak mampu membayar. Sekolah Rakyat harus hadir di tempat-tempat seperti ini,” tegasnya.

Terkait dengan kesinambungan program ini, Alimuddin menyebut bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai program jangka menengah selama lima tahun, dengan cakupan seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Ia berharap keberlanjutan program ini juga didukung dari sisi fiskal, tanpa tumpang tindih dengan program pendidikan lainnya, seperti sekolah negeri gratis yang sudah ada.

“Sekolah negeri gratis memang ada, tapi belum menyentuh seluruh wilayah Indonesia secara menyeluruh dan menyasar langsung kelompok miskin ekstrem. Sekolah Rakyat harus melengkapi dan mengisi celah itu,” tambahnya.

Sebagai bentuk pengawasan DPR, Alimuddin menegaskan bahwa Komisi VIII akan memastikan proses seleksi siswa dan guru dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya menggunakan data Single Entity Number (SEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi tetap diverifikasi langsung di lapangan.

“Jangan sampai ada praktik nepotisme dalam penerimaan siswa. Kita akan kawal agar anak-anak dari keluarga miskin benar-benar mendapatkan haknya,” tuturnya.

Diketahui, berdasarkan data BPS tahun 2024, masih terdapat sekitar 7,4% penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, dengan 1,6% di antaranya termasuk kategori miskin ekstrem. Sementara itu, data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta anak usia sekolah di Indonesia belum mengakses pendidikan formal secara layak, sebagian besar berasal dari daerah terpencil dan tertinggal.

Alimuddin pun berharap bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi proyek pembangunan infrastruktur pendidikan, namun juga menjadi gerakan nasional untuk memuliakan harkat dan martabat manusia melalui pendidikan yang adil dan setara.

“Kita ingin rakyat tersenyum karena mereka akhirnya bisa melihat anak-anak mereka sekolah. Ini bukan soal angka, tapi tentang masa depan generasi bangsa,” pungkasnya. •ssb/aha