PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI menekankan posisi strategis PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai tulang punggung pembangunan digital nasional. Sebab itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengingatkan pentingnya transformasi perusahaan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak hanya fokus pada keuntungan, namun juga pada pemerataan akses dan kedaulatan digital Indonesia.

“Telkom harus menjadi lokomotif pembangunan digital nasional. Perusahaan ini tidak bisa hanya mengejar sisi komersial, tapi juga harus hadir untuk menjawab tantangan inklusi digital, perlindungan data, dan kedaulatan digital di wilayah 3T,” ujar Anggia saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Dian Siswarini di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Sebagai informasi, agenda ini menjadi ajang perkenalan resmi bagi Dian Siswarini, Direktur Utama Telkom Indonesia baru yang terpilih pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 27 Mei 2025. Dirinya menggantikan Ririek Adriansyah, yang telah menjabat sejak 2019. Ia pun menjadi perempuan pertama yang memimpin Telkom dan sebelumnya dikenal sebagai Presiden Direktur XL Axiata.

Adanya pergantian pimpinan ini, mewakili Komisi VI DPR, Anggia menyambut baik perubahan ini. Ia pun berharap kepemimpinan baru bisa membawa semangat transformasi menyeluruh untuk perusahaan.

“Kami berharap jajaran pimpinan yang baru dapat membawa visi dan semangat baru untuk menjadikan Telkom sebagai perusahaan digital kelas dunia yang adaptif, kompetitif, dan tetap berpihak kepada kepentingan nasional,” harapnya.

Dalam paparan kinerja yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Dian Siswarini, Telkom mencatat pendapatan konsolidasi sebesar Rp36,6 triliun pada triwulan I 2025, sedikit menurun 2,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga turun tipis ke angka Rp5,8 triliun dari sebelumnya Rp6,05 triliun. Penurunan ini mencerminkan tekanan yang dihadapi dari kompetisi ketat dan perubahan preferensi pasar.

Meski demikian, EBITDA perusahaan tercatat solid di angka Rp18,2 triliun dengan margin 49,8 persen. Investasi infrastruktur digital tetap menjadi prioritas, dengan alokasi belanja modal (capex) mencapai Rp5 triliun, lebih dari 50 persen di antaranya digunakan untuk memperkuat jaringan fiber optic, menara BTS, dan konektivitas internasional seperti satelit dan kabel bawah laut.

Di sisi lain, Telkom masih menghadapi tantangan dari sisi pelanggan mobile, dengan penurunan pengguna aktif sebesar 578 ribu pelanggan, serta rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) yang juga mengalami penurunan 3,6 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Berangkat dari data ini, Anggia menekankan transformasi Telkom tidak boleh sekadar pemanis.. Di tengah era 5G, kecerdasan buatan (AI), dan persaingan global yang sangat agresif, menurutnya, Telkom dituntut membangun model bisnis yang lebih progresif dan mampu bersaing dengan raksasa teknologi asing.

“Dunia berubah sangat cepat. Tantangan bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari pemain global yang membawa modal besar dan teknologi mutakhir. Telkom harus lebih berani dan inovatif dalam menjawab disrupsi ini,” ujarnya.

Kedaulatan Digital dan Inklusi 3T

Selain aspek bisnis, Politisi Fraksi PKB itu juga menyoroti urgensi kedaulatan digital Indonesia. Isu-isu strategis seperti perlindungan data pribadi, integrasi layanan publik berbasis digital, dan pemerataan akses digital di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab nasional yang tidak bisa ditawar.

“Kalau dulu kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan, hari ini kita harus menambahkan satu lagi, paket data. Ini bukan hanya tentang koneksi, tapi juga tentang keadilan sosial digital. Kita adalah mitra strategis. Kita harus saling mendukung dan memastikan bahwa Telkom tidak hanya menjadi perusahaan yang besar, tetapi juga perusahaan yang relevan dan berpihak kepada rakyat Indonesia” tegasnya. •um