PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi serius nota diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia terkait sejumlah temuan kesalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Puan menyatakan bahwa sebagian besar persoalan yang disorot dalam nota tersebut sebenarnya telah ditangani pemerintah sejak jauh hari.

“Lima poin nota tersebut itu sudah lama diselesaikan oleh pemerintah. Jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai,” jelas Puan dalam konferensi pers usai membuka Sidang Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini tetap memerlukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar masalah serupa tidak kembali terjadi di tahun-tahun mendatang.

“Dalam pelaksanaan haji kali ini, banyak hal yang harus kita evaluasi. Banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan tidak akan terulang seperti tahun ini,” ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa DPR RI akan segera menerima laporan lengkap dari para pimpinan dan anggota Komisi VIII yang turut serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan haji tahun ini. Diketahui, tiga pimpinan DPR juga turut menunaikan ibadah haji pada musim haji kali ini, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan.

“Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman Komisi VIII. Setelah itu, jika memang harus dilakukan panitia khusus (pansus) haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, DPR akan melaksanakannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Puan.

Puan menegaskan bahwa DPR RI siap menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal demi memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan lancar, aman, dan bermartabat, sesuai dengan hak jemaah haji Indonesia sebagai tamu Allah. •we/aha