PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar menyuarakan dukungan kuat terhadap keberlanjutan program Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penting untuk menyalurkan kebutuhan pokok dan membangkitkan ekonomi di tingkat desa. Sebab itu, tegasnya, koperasi tidak boleh dihambat oleh birokrasi perizinan yang rumit sekaligus perlu diberikan kuota langsung untuk bergerak cepat di lapangan.

“Koperasi Merah Putih ini bukan program biasa. Kalau kita serius, ini bisa jadi ‘game changer’ di desa. Jangan tunggu izin ini-itu, berikan mereka kuota langsung untuk menyalurkan sembako dan kebutuhan pokok,” kata Iskandar kepada Parlementaria di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Senin (23/6/2025).

Ia menerangkan potensi Koperasi Merah Putih sangat besar, terutama jika dilihat dari jumlah desa dan kelurahan di Sumatera Selatan yang terhitung mencapai lebih dari 3.200 desa. Dirinya memperkirakan, jika setiap koperasi diberi plafon Rp3 miliar untuk mengelola distribusi barang kebutuhan pokok, maka perputaran ekonomi yang tercipta bisa mencapai lebih dari Rp3 triliun.

“Ini bukan sekadar koperasi, tapi motor penggerak ekonomi rakyat. Kalau kita kalikan plafon dengan jumlah desa, ini bisa jadi gelombang ekonomi desa yang luar biasa,” paparnya.

Lebih lanjut, dirinya menekankan posisi koperasi yang memiliki peran vital untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan pupuk. Dengan jaringan koperasi yang menyentuh langsung ke desa-desa, jelasnya, masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau tanpa harus bergantung pada pengecer besar.

Dirinya pun mengibaratkan peran koperasi seperti jembatan distribusi langsung, layaknya pupuk untuk petani atau gabah untuk pedagang. “Berikan mereka peran, jangan hanya menonton. Koperasi bisa jadi tulang punggung logistik pangan rakyat,” imbuh Iskandar.

Menutup pernyataan, Iskandar mengingatkan pentingnya sinergi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, dan perusahaan-perusahaan negara agar Koperasi Merah Putih bisa berjalan optimal tanpa hambatan struktural. Oleh karena itu, ia meminta menyederhanakan prosedur rumit supaya tidak mematikan semangat koperasi rakyat.

“Harus ada empati kelembagaan. Jangan biarkan koperasi mati di meja birokrasi. Sinergi antara kementerian dan BUMN mutlak diperlukan agar koperasi ini benar-benar bisa hadir di lapangan. Kalau Koperasi Merah Putih berjalan serius, ini bisa mengubah wajah ekonomi desa. Rakyat tidak lagi bergantung pada tengkulak atau distributor besar. Inilah wajah ekonomi gotong royong yang sesungguhnya,” tandas Politisi Fraksi PAN itu. •um/aha