PARLEMENTARIA, Surabaya – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di masa reses, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir bersama sejumlah anggota DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami berbagai temuan hasil pemeriksaan BPK serta meninjau langsung perkembangan tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut di wilayah Jawa Timur.

“Kami hadir hari ini bersama beberapa anggota DPR ke BPK Perwakilan Jawa Timur. Tentunya dalam fungsi pengawasan kami sebagai anggota DPR di masa reses, kami turun dan ingin mendengar serta melihat langsung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kinerja BPK di daerah,” ujar Adies Kadir di Surabaya, Selasa (17/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, BPK Jawa Timur memaparkan sejumlah temuan, mulai dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), kinerja dinas-dinas, hingga pengawasan terhadap DPRD dan BUMD. Tak hanya itu, diskusi juga membahas sejauh mana potensi kerugian negara yang ditimbulkan serta tindak lanjut penanganannya, termasuk kasus-kasus yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum.

“Kami mendiskusikan sejumlah temuan, apakah terdapat kerugian negara, dan jika ada, bagaimana proses tindak lanjutnya. Beberapa kasus juga sudah ditangani oleh aparat penegak hukum,” tambahnya.

Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Anggota V BPK RI Bobby yang secara struktural membawahi wilayah Jawa Timur, serta dihadiri pula oleh perwakilan dari Polda Jatim yang memaparkan penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi maupun pidana umum di wilayah tersebut.

Menurut Adies, masih terdapat beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya. Namun, BPK Jawa Timur telah merancang langkah-langkah lanjutan yang akan dilakukan pada semester kedua tahun ini.

“Memang masih ada beberapa kasus yang belum ditindaklanjuti, namun sudah masuk ke dalam daftar semester dua. Rencana pemeriksaan ke depan juga telah mencakup seluruh bidang, seluruh kabupaten/kota, serta seluruh BUMD di wilayah Jawa Timur. Saya pikir kerja BPK Perwakilan Jawa Timur sudah sangat baik,” ujar Legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Adapun mengenai capaian Pemerintah Kota Surabaya yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut dari BPK, Adies Kadir menyampaikan apresiasinya.

“Tentu kita apresiasi, karena bisa mempertahankan sampai 13 kali WTP. Mudah-mudahan bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Tadi juga kami lihat belum ada temuan berarti untuk Kota Surabaya. Kalaupun ada, hanya masalah kecil seperti parkir liar yang juga sudah ditangani,” pungkasnya.

Melalui kunjungan ini, DPR RI berharap sinergi antara lembaga negara, baik pusat maupun daerah, dapat terus diperkuat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. •azk/aha