PARLEMENTARIA, Makkah – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Rokhmat Ardiyan menegaskan pentingnya sinkronisasi data antara sistem E-Hajj milik Pemerintah Arab Saudi dan Siskohat yang dikelola Kementerian Agama RI. Menurutnya, persoalan data menjadi penyebab utama terpisahnya jemaah haji yang seharusnya berada dalam satu keluarga, seperti suami-istri atau orang tua dan anak.

“Masalah ini sangat urgen. Banyak jemaah haji kita yang seharusnya bersama keluarga justru dipisahkan karena perbedaan penempatan oleh syarikah. Ini akibat tidak sinkronnya data dari awal,” kata Rokhmat kepada Parlementaria, Madinah, Arab Saudi, Rabu (11/6/2025).

Rokhmat menambahkan bahwa digitalisasi data merupakan keniscayaan dalam sistem haji saat ini. Dalam konteks kerja sama dengan syarikah—entitas pelaksana teknis layanan haji di Arab Saudi—pemerintah Indonesia dituntut lebih siap secara sistemik agar pelayanan jemaah semakin optimal.

Ia juga mengingatkan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap kualitas pelayanan haji sangat besar. “Presiden sangat konsentrasi dan berkomitmen untuk memberi pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia, yang tak hanya sebagai warga negara, tapi juga sebagai tamu Allah,” ungkapnya.

Selain masalah data, Rokhmat turut menyoroti tiga aspek layanan haji lainnya: akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Ia menyebutkan bahwa layanan katering, terutama di Mina, kerap terlambat datang. Sementara itu, layanan transportasi dari Muzdalifah ke Mina dan Arafah juga belum optimal.

“Masih ditemukan jemaah lansia yang harus berjalan kaki hingga lima hingga sepuluh kilometer karena keterlambatan bus. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Rokhmat berharap evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan haji 2025 dapat menjadi landasan reformasi pelayanan jemaah di masa mendatang, terutama dengan pendekatan sistem yang terintegrasi secara digital. •rdn