PARLEMENTARIA, Ambon — Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mendorong penguatan soft power melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif dan potensi budaya lokal sebagai bagian dari strategi memperkuat sektor pariwisata di Provinsi Maluku. Dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Ambon, Rabu (5/6/2025), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyebut, Maluku memiliki kekayaan sumber daya budaya, kuliner, serta potensi kreatif yang luar biasa yang belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Jika dikelola secara serius, menurutnya sektor ini mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Soft power berbasis budaya dan ekonomi kreatif harus menjadi ujung tombak penguatan pariwisata Maluku. Banyak wisatawan mancanegara datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga mencari pengalaman budaya, kuliner, serta produk kreatif khas daerah. Maluku memiliki semua potensi itu,” ujarnya kepada Parlementaria usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Ambon, Rabu (12/6/2025).

Menurutnya, dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Indonesia, termasuk Maluku, masih perlu memperkuat identitas kuliner dan produk kreatif yang mudah dikenali oleh wisatawan. Selama ini, wisatawan mancanegara belum memiliki referensi kuat terkait kuliner atau produk khas Maluku, sehingga potensi pemasukan daerah dari sektor ini belum tergarap maksimal.

“Kalau kita ke Jepang, kita sudah tahu mau makan apa, belanja apa, membawa oleh-oleh apa. Maluku sebenarnya punya kekayaan kuliner tradisional yang sangat khas, namun perlu dorongan kuat agar menjadi bagian dari daya tarik utama pariwisata,” jelasnya.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI mendorong adanya kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Maluku secara terpadu. 

“Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung dengan ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari kerajinan tangan, seni pertunjukan, hingga pengembangan produk olahan hasil laut sebagai kuliner khas Maluku,” katanya.

Lebih jauh, Komisi VII DPR RI juga mengingatkan pentingnya perubahan paradigma pembangunan yang selama ini cenderung Jawa-sentris menuju pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Maluku. Ia mengungkapkan, Maluku memiliki posisi strategis dalam pengembangan maritim, pariwisata, hingga industri pengolahan hasil laut yang berorientasi ekspor.

“Kita mendorong agar hilirisasi perikanan tidak hanya berhenti di Pulau Jawa, tapi juga tumbuh di daerah penghasil seperti Maluku. Dengan begitu, nilai tambah dari hasil laut bisa dinikmati langsung oleh masyarakat di daerah,” imbuhnya.

Di akhir, ia berharap potensi Maluku dapat dimaksimalkan melalui kebijakan yang berpihak pada penguatan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi kreatif, penguatan budaya lokal, serta pemerataan infrastruktur pariwisata.

“Pariwisata Maluku memiliki potensi besar menjadi salah satu destinasi unggulan nasional maupun internasional. Dengan penguatan soft power, pengembangan ekonomi kreatif, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis Maluku akan semakin berperan dalam peta pariwisata nasional,” pungkasnya. •hal/aha