PARLEMENTARIA, Makkah – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan pentingnya transparansi Pemerintah terkait skema pembiayaan dan fasilitas yang diterima jemaah haji Indonesia sejak awal proses penyelenggaraan. Ia menilai, keterbukaan sejak perencanaan sangat menentukan kualitas layanan yang diperoleh jemaah dan menjadi landasan untuk melihat sejauh mana kemampuan negara dalam mendukung pembiayaan haji.

“Ini yang harus kita bicarakan, menyangkut kemampuan keuangan, termasuk dana haji yang sudah dibayar calon jemaah, ditambah skema dana kemanfaatan dari BPKH. Sejak awal seharusnya terbuka. Misalnya, kalau paketnya D, jemaah dapat fasilitas ini. Kalau B, dapat layanan seperti ini. Jadi jelas dari awal,” ujar Abidin saat ditemui Parlementaria di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025).

Menurutnya, sistem grading layanan haji yang dikenal dengan kategori A, B, C, dan D semestinya dapat disampaikan kepada DPR secara terbuka dalam rangka pengawasan, tanpa bermaksud mencampuri kewenangan eksekutif. Dengan demikian, DPR dapat memastikan bahwa jemaah memperoleh hak pelayanan yang sesuai dengan pembiayaan yang diberikan.

“Kita tidak ikut campur urusan eksekutif. Tapi minimal kami paham, dan sejak awal bisa kita bahas. Dalam rapat-rapat kerja juga sudah kami wanti-wanti agar fasilitas jangan sampai menyusahkan jemaah,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Abidin juga menyoroti sejumlah persoalan teknis yang muncul dalam penyelenggaraan haji 2025, seperti persoalan transportasi dan konsumsi yang sempat dikeluhkan jemaah. Menurutnya, ini menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terulang kembali.

“Ke depan kita harus berbenah. Tidak hanya terbatas pada Kementerian Agama, tapi dari hulu juga, termasuk daerah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Banyak laporan sebelum keberangkatan yang patut diperhatikan, agar tidak memberatkan jemaah,” imbuh legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Abidin mengingatkan bahwa antusiasme umat Islam Indonesia untuk berhaji tidak akan surut, sehingga Pemerintah harus lebih siap dan transparan sejak awal dalam menyusun skema pembiayaan dan layanan. “Mari kita benahi bersama. Jangan sampai jemaah menanggung beban pelayanan yang tidak sebanding dengan apa yang mereka bayar,” pungkasnya. •rdn