PARLEMENTARIA, Madinah – DPR RI menegaskan bahwa penurunan biaya haji tahun 2025 tidak menurunkan kualitas layanan bagi jemaah. Sebaliknya, layanan tahun ini justru dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Adies Kadir kepada Parlementaria usai meninjau langsung pelaksanaan penyelenggaraan haji di Kota Madinah, Arab Saudi, Sabtu (31/5/2025). Diketahui, kini Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem baru dengan menunjuk langsung delapan syarikah penyedia layanan untuk penyelenggaraan haji tahun 2025.

“Tidak ada masalah dengan turunnya biaya haji. Pelayanan tetap berjalan dengan sangat baik. Mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga logistik, semuanya menunjukkan peningkatan,” ujar Adies.

Sebagai informasi, berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag), biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp93.410.286, turun sekitar Rp7 juta dibandingkan Bipih tahun 2024 yang berada di kisaran Rp100.000.000 per jemaah. Penurunan biaya ini sempat menuai kekhawatiran bahwa pelayanan akan terdampak.

Namun, menurutnya, hal tersebut tidak terbukti. “Dengan manajemen yang baik, efisiensi justru tercapai. Ini menunjukkan pelayanan yang berkualitas tidak harus identik dengan biaya mahal,” paparnya.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pengamatannya, salah satu faktor utama meningkatnya kualitas layanan adalah penerapan sistem syarikah. Tahun ini, jemaah haji Indonesia dilayani oleh delapan perusahaan syarikah Arab Saudi yang bersaing dalam menyediakan makanan, penginapan, dan transportasi selama ibadah haji berlangsung.

Dirinya menyampaikan sistem ini memudahkan pemerintah dan DPR dalam melakukan pengawasan dan evaluasi. “Dengan adanya delapan syarikah, kualitas pelayanan meningkat karena ada kompetisi. Masing-masing penyedia berusaha memberikan yang terbaik. Hasilnya, hampir tidak ada keluhan dari jemaah, baik soal makanan, pondokan, maupun layanan lainnya,” terangnya.

Efisiensi dan Diplomasi: Kunci Sukses Biaya Haji yang Lebih Rendah

Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa penurunan biaya bukan semata soal penghematan anggaran, melainkan hasil dari upaya efisiensi serta negosiasi yang kuat dengan Pemerintah Arab Saudi. Perbaikan sistem distribusi logistik dan pemanfaatan teknologi informasi, ujarnya, juga berperan dalam menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas.

“Kementerian Agama berhasil menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan. Ini bisa menjadi model ke depan,” tuturnya.

Meski demikian, Adies tetap mencatat beberapa tantangan, terutama soal distribusi kartu nusuk, yang masih belum seluruhnya diterima oleh jemaah. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, terhitung sampai saat ini masih ada sekitar 8.900 jemaah dari total 221.639 yang belum menerima kartu nusuk. Walaupun begitu, terangnya, progresnya masih akan terus berjalan.

“Kami percaya semuanya bisa selesai sebelum puncak haji. Saat ini, pemerintah hadir, DPR mengawasi, dan kami semua bekerja untuk memastikan jemaah bisa beribadah,” tandas Adies. •AR,um