PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang memblokir platform digital asing penyedia akomodasi yang beroperasi secara ilegal di Indonesia. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah penting untuk menyelamatkan sektor pariwisata lokal dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

“Pemblokiran platform ilegal adalah bentuk perlindungan terhadap industri penginapan lokal yang patuh terhadap peraturan. Namun demikian, implementasinya harus disertai perhatian terhadap pekerja informal dan pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan dari platform digital,” ujar Alqassam Kasuba dalam pernyataan tertulisnya.

Menurut politisi Fraksi PKS asal Daerah Pemilihan Maluku Utara ini, pemerintah perlu menyiapkan skema transisi yang adil agar masyarakat tidak menjadi korban kebijakan. Ia menekankan pentingnya edukasi dan dukungan kepada para pemilik homestay, guest house, dan pengusaha mikro di sektor pariwisata agar beralih ke platform legal.

“Pemerintah bisa memberikan insentif seperti pelatihan manajemen digital, promosi melalui kanal resmi, hingga keringanan pajak bagi UMKM pariwisata yang mematuhi regulasi. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga soal keberlanjutan ekonomi lokal,” tambahnya.

Kemenparekraf sebelumnya merilis bahwa langkah pemblokiran terhadap platform ilegal seperti AirBnB versi tidak terdaftar dilakukan untuk menindak pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2023, yang mengatur standar layanan dan kewajiban pelaporan pajak bagi penyedia jasa akomodasi berbasis digital.

Alqassam juga mengingatkan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan platform asing yang legal dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. “Kolaborasi adalah kunci. Platform global bisa menjadi mitra penting selama mereka menghormati regulasi nasional dan turut mendorong ekonomi inklusif,” tegasnya.

Ia berharap, dengan pengawasan yang ketat namun inklusif, sektor pariwisata Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, adil, dan berkelanjutan, tanpa mematikan inovasi digital yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama pariwisata lokal. •we/aha