PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI mengingatkan Pemerintah agar lebih waspada terhadap dampak pergeseran mitra dagang Indonesia akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti potensi masuknya produk impor dari negara-negara alternatif mitra dagang.

“Memang kita akui, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita sangat tergantung pada hubungan dagang dengan Amerika. Banyak negara, termasuk Indonesia, kini mulai mengalihkan ekspor ke negara lain. Namun pertanyaannya, apakah nanti kita justru akan kebanjiran impor dari negara-negara baru itu?” ujar Anggia dalam rapat yang salah satu poinnya membahas tentang ‘Kebijakan Amerika Serikat Terkait Penerapan Tarif Impor dan Dampaknya Bagi Indonesia’ di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Ia menekankan perlunya mencermati risiko membanjirnya barang-barang impor dengan harga murah, yang berpotensi merugikan industri nasional, terutama melalui praktik dumping oleh negara mitra. “Mungkin itu salah satu alternatif, tapi kita juga harus perhatikan risiko kebanjiran barang dengan harga murah. Sistem dumping ini bisa berdampak negatif terhadap industri dalam negeri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anggia menyoroti pentingnya langkah antisipatif pemerintah melalui skema mitigasi sosial dan dukungan pembiayaan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang paling rentan terkena dampak persaingan dari produk impor.

“Skema mitigasi sosial dan dukungan pembiayaan sektor UMKM yang tadi disampaikan Pak Menteri itu harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi kita. Jangan sampai UMKM justru menjadi korban utama dari perubahan arah kebijakan perdagangan ini,” ujarnya.

Komisi VI DPR RI mendorong agar Pemerintah tidak hanya fokus pada aspek liberalisasi perdagangan, tetapi juga pada kesiapan dan ketahanan pelaku usaha nasional, terutama UMKM, dalam menghadapi kemungkinan peningkatan persaingan di pasar domestik. Selain itu, Anggia menegaskan perlunya evaluasi berkala terhadap dampak perjanjian dagang seperti AHKFTA agar sejalan dengan kepentingan ekonomi nasional.

Rapat ini juga menjadi forum strategis untuk menilai kesiapan Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan sektor domestik. “Kita tidak boleh hanya menjadi pasar, tapi harus menjadi pemain utama dalam rantai perdagangan global,” tutup Anggia. •pun/aha