PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan dalam program pembangunan 3 juta rumah. Dalam Rapat Kerja bersama Menteri PKP yang digelar Senin (19/5/2025), para legislator menekankan pentingnya penyediaan hunian bagi veteran, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tidak mampu berpenghasilan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyambut baik rencana Menteri PKP yang membuka peluang pendanaan dari sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk kerja nyata dan berkeadilan sosial.

“Saya tertarik dengan upaya Saudara Menteri untuk mendapatkan CSR dari perusahaan-perusahaan untuk membantu penyediaan rumah untuk masyarakat kecil. Kalau memang itu betul-betul terjadi, ini kerja mulia. Bisa menangani atau membantu karena masih banyak orang-orang tua, pejuang-pejuang kita yang belum mendapat hunian,” kata Roberth dalam rapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Senin (19/5/2025).

Ia menambahkan, kondisi di sejumlah daerah, termasuk Papua, masih menunjukkan adanya veteran yang hidup tanpa tempat tinggal yang layak. 

“Di daerah kami, di Papua itu beberapa kali ditemukan veteran-veteran kita yang tidak ada rumahnya. Jadi mohon kalau memang maksud dan usaha mulia Saudara Menteri ini tercapai lewat CSR, saya kira ini perlu memberikan hunian kepada tokoh-tokoh, para pejuang yang masih belum mendapat hunian karena mereka sudah berjasa pada bangsa dan negara ini,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Kementerian PKP sempat memaparkan roadmap program 3 Juta Rumah termasuk yang mencakup target. Program ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan hunian yang masih tinggi secara nasional, serta mempercepat penurunan angka backlog perumahan yang saat ini masih mencapai 9,9 juta unit.

Senada dengan Roberth, Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat, juga menekankan pentingnya keberpihakan pada kelompok tak berpenghasilan dalam roadmap program 3 juta rumah.

“Saya membayangkan melalui roadmap ini ada sekian ribu atau sekian ratus ribu rumah bagi penyandang disabilitas, bagi masyarakat tua renta, sehingga yang kita sasar tidak hanya berpenghasilan rendah tapi yang boleh dikatakan tidak berpenghasilan. Kenapa? Karena dia tidak mampu bekerja,” ujar olirisi Fraksi PKS itu.

Ia juga menyinggung perlunya reformasi pada skema bantuan perumahan yang selama ini menuntut partisipasi dalam bentuk swadaya agar bisa menjangkau

Syahrul menilai bahwa selama ini program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mensyaratkan adanya kontribusi swadaya dari penerima manfaat. Berharap ke depan ada konsep baru yang bisa menyasar masyarakat yang tidak mampu berpenghasilan. 

“Selama ini kita punya program BSPS, itu kan harus ada swadaya. Ke depan mungkin namanya tidak BSPS, tidak pakai swadaya lagi. Swadaya berarti kan punya penghasilan dong, ini tidak punya penghasilan,” ujarnya.

Syahrul tak mempermasalahkan pelaksanaan konsep baru tersebut akan dilaksanakan oleh instansi mana, baik itu Kementerian Sosial maupun Kementerian PKP sebagai instansi khusus yang menangani persoalan perumahan. Menurutnya, bila program ini bisa dijalankan melalui bantuan CSR atau melalui anggaran kementerian, hal tersebut akan menjadi langkah yang sangat baik.

Program 3 juta rumah menjadi salah satu prioritas nasional yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan agenda prioritas nasional 2025–2029. Pemerintah menargetkan peningkatan akses terhadap perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui berbagai stimulus baik untuk rumah baru maupun renovasi. •uc/aha