20 May 2025
Industri dan Pembangunan

Rawan Tengkulak, Bulog Harus Jangkau Penyerapan Gabah Petani di Situ Gunung Sukabumi

  • Mei 20, 2025
  • 0

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat serap aspirasi dengan kelompok-kelompok petani di Situ Gunung, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Senin (19/05/2025). Foto: Dipa/vel.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat serap aspirasi dengan kelompok-kelompok petani di Situ Gunung, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Senin (19/05/2025). Foto: Dipa/vel.


PARLEMENTARIA, Sukabumi 
– Tim Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI melakukan serap aspirasi dengan kelompok-kelompok petani di Situ Gunung, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Senin (19/05/2025). Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto ingin memastikan penyerapan gabah dan jagung petani berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

“Kami menanyakan apakah kebijakan pemerintah terkait serap gabah kering panen bernilai Rp6.500 itu sudah menguntungkan petani atau belum. Melihat daerah ini merupakan yang terjauh dari pusat kota Sukabumi, yaitu dengan jarak tempuh kurang lebih 7 jam. Ternyata Bulog belum bisa menempuh sampai ke desa ini. Jadi sejauh ini, gabah para petani di sini hanya diserap oleh tengkulak-tengkulak yang harganya jauh di bawah Rp6.500,” tegasnya kepada Parlementaria.

Ia pun sangat menyayangkan akan hal ini. Ia pun meminta perhatian kepada Bulog supaya para petani dapat merasakan kebijaksanaan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Serta mendapatkan harga dan penyerapan hasil panen petani yang optimal.

Lebih lanjut, ia menambahkan jika di wilayah ini juga kekurangan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Pemerintah harus bisa memberikan solusi, seperti dengan menambahkan personil baik ASN atau tenaga kontrak untuk membantu mengatasi kekurangan di lapangan.

“Ke depannya pemerintah perlu memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada petani. Hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Namun, jumlah PPL yang ada di lapangan seringkali tidak mencukupi, sehingga satu PPL harus menangani beberapa desa atau wilayah. Selain itu, kurangnya akses informasi, tingkat produksi yang rendah, serta ketidaksetaraan akses juga menjadi faktor penghambat di sini,” tutupnya. •dip/rdn

EMedia DPR RI