PARLEMENTARIA, Merauke – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyatakan, dari empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua, Provinsi Papua Selatan termasuk yang paling cepat progres percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahannya dibanding dengan daerah lainnya. Dikatakannya bahwa saat ini perkembangan pengerjaan pembangunan sarana prasarana infrastruktur pendukung pemerintahan di Papua Selatan sudah mencapai 20 persen.

Pada hari ini Panja Evaluasi Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu daerah Papua Barat Daya,  Papua pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan mengunjungi Provinsi Papua Selatan melihat perkembangan setelah Undang-Undang 14 Tahun 2022 terkait dengan Provinsi Papua Selatan  sudah sejauh mana. 

“Kami bersama rombongan Tim Panja  langsung meninjau beberapa titik lokasi pembangunan di Provinsi Papua Selatan, diantaranya yaitu Kantor Gubernur dan juga perumahan yang nantinya akan ditempati oleh jajaran struktural pemerintahan provinsi Papua Selatan. Dari evaluasi empat kabupaten ini, Papua Selatan termasuk yang paling tercepat. Jadi kalau melihat dari progesnya berdasarkan laporan dari pelaksana proyek, pembangunan itu sudah 20 persen. Jadi kalau dilihat, Papua Selatan mungkin yang paling baik capaian pembangunan infrastruktur pemerintahannya,” tutur Indrajaya di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Jum’at (16/5/2025).

Indra menegaskan bahwa sebuah daerah otonomi khusus sangat membutuhkan support anggaran untuk membangun sarana prasarana infrastruktur sebagai pendukung jalannya pemerintahan didaerahnya. “Permasalahannya terkait dengan anggaran, karena daerah otonomi khusus ini juga memang butuh support  terkait dengan infrastrukturnya itu harus banyak. Oleh karenanya kita akan mendorong agar pertumbuhan percepatan infrastruktur pembangunan kekhususannya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus itu, yakni proteksi atau afirmasi terkait Orang Asli Papua (OAP) itu bisa berjalan,” imbuhnya. 

Indra berharap Papua Selatan berupaya terus meningkatkan sektor sumber daya manusia yang ada, dan pembangunan infrastruktur pemerintahannya juga dapat berjalan dengan baik agar bisa mengejar ketertinggalan dari provinsi yang lainnya.

“Kendala yang ada di sini yaitu terkait dengan masalah bahan material. Kalau di sini bahan material harus didatangkan dari luar. Hal itu memang menjadi salah satu kendala bagi pembangunan di Provinsi Papua Selatan ini. Selain itu, kendala lain yang paling utama disini adalah masalah SDM. Itu sebagai pekerjaan rumah kita bersama sebenarnya. Dan kita juga nanti mungkin akan membuat regulasi secara khusus terkait dengan proteksi untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya untuk Orang asli Papua-nya sendiri,” pungkasnya. •dep/aha