PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yustiana Roba Putri menjelaskan Forum Persatuan Parlemen Negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) memiliki kekuatan signifikan, khususnya dalam mendorong resolusi kemerdekaan Palestina. Sebab, menurutnya, populasi penduduk negara-negara OKI adalah 25 persen dari seluruh populasi dunia.

“Jadi kita bisa tunjukkan kepada dunia kalau negara-negara OKI ini memang kuat dan berdaya untuk melakukan perubahan baik kepada tatanan dunia, termasuk isu Palestina,” terangnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (18/5/2025).

“Lewat Konferensi PUIC di mana DPR menjadi tuan rumah, negara-negara OKI sepakat akan bersuara lebih lantang dan nyaring lagi. Parlemen OKI juga bertekad punya suara bulat supaya lebih terdengar lagi di komunitas internasional. Dan Indonesia sebagai Ketua akan punya banyak peranan,” imbuh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Adapun dalam rangkaian kegiatan PUIC yang berlangsung pada 12 Mei-15 Mei lalu, sebanyak enam Komite Tetap (Standing Committee) telah membahas berbagai isu strategis, antara lain; Pemuda dan Perempuan, Palestina, Pembangunan Berkelanjutan, Minoritas Muslim, Urusan Politik, dan Urusan Kebudayaan.

Forum ini dihadiri delegasi parlemen 37 negara dari total 54 anggota OKI beserta sejumlah negara dan organisasi observer. Hampir 500 delegasi hadir di Gedung DPR untuk mendiskusikan berbagai masalah tatanan global, khususnya isu-isu di dunia Islam.

Konferensi PUIC menghasilkan luaran (output) berisi 17 resolusi negara-negara OKI yang diberi tajuk Jakarta Declaration (Deklarasi Jakarta). Salah satu isu dalam deklarasi ini adalah resolusi terkait Palestina dan dorongan perdamaian bagi negara-negara lain yang tengah berkonflik agar segera mengambil jalur perdamaian.

Jakarta Declaration turut menegaskan kembali peran sentral dari tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam membangun institusi yang kuat dan tangguh, melindungi kepentingan, hak, dan kesejahteraan rakyat melalui legislasi yang mempromosikan nilai dan prinsip tersebut.

Deklarasi Jakarta juga menekankan pentingnya penguatan softpower dunia Islam melalui pendidikan, pemberdayaan kaum muda dan perempuan. Kemudian juga mendorong agar negara PUIC mengatasi segala bentuk diskriminasi, islamophobia, dan mempromosikan Islam sebagai rahmatan lil-alamin.

Keketuaan Indonesia di PUIC pun mendapat respons positif dari anggota Uni Parlemen OKI itu sendiri. Termasuk posisi Puan sebagai pimpinan perempuan yang memiliki banyak rekam jejak positif.

Salah satu bentuk apresiasi datang dari Delegasi Nigeria yang diwakili Kamorudeen Olarere Oyewumi. Hal itu ia ungkapkan saat sidang penutupan Konferensi PUIC ke-19 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5) sore.

Oyewumi menyampaikan pujian terhadap profil kepimimpinan Puan yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, pemegang posisi Ketua DPR selama 2 periode, hingga posisi perempuan pertama yang menduduki pucuk pimpinan di parlemen Indonesia.

Puan sebagai politisi perempuan juga sudah beberapa kali memegang presidensi forum internasional, termasuk Ketua Majelis Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 tahun 2022 yang merupakan forum tertinggi parlemen dunia, dan Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 tahun 2023.

“Ini keuntungan penguasaan terhadap para pemimpin di PUIC. Anda diberkati secara umum. Anda sangat baik dalam kebijaksanaan Anda,” ungkap Oyewumi yang mengaku kagum dan terkesan dengan sosok Puan.

“Karena Anda adalah satu-satunya di pemerintahan Indonesia sebagai Menteri Koordinator untuk tujuh menteri penting di negara ini dan telah menjadi Pemimpin Parlemen dua kali,” tutupnya. •rdn