PARLEMENTARIA, Wamena – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam kunjungan kerja bersama Komisi II DPR RI ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Distrik Hubikosi, Gus Khozin menyoroti keterkaitan erat antara kesiapan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.

“Papua Pegunungan ini adalah satu dari empat provinsi baru di Republik Indonesia. Komisi II hadir untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi APBN, khususnya terkait kesiapan pembangunan infrastruktur dasar seperti kantor Gubernur, DPRP, dan MRP,” ujar Anggota Komisi II Gus Khozin, dalam keterangannya kepada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (16/05/2025).

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan fisik tidak boleh mengabaikan fasilitas publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini menurutnya sangat krusial untuk mendukung percepatan pembangunan yang merata dan inklusif.

“Tidak cukup hanya membangun kantor pemerintahan. Kebutuhan dasar masyarakat seperti sekolah dan layanan kesehatan harus mendapat perhatian serius. Ini menyangkut hajat hidup rakyat,” tegasnya.

Selain itu, pria yang kerap disapa Gus Khozin ini menyampaikan bahwa selama kunjungan, pihaknya banyak menerima aspirasi masyarakat terkait dengan rencana pemekaran wilayah di tingkat kabupaten. Menurutnya, pemekaran harus dikaji secara matang bersama Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI agar benar-benar berpihak pada masyarakat.

“Aspirasi pemekaran ini tidak bisa diabaikan. Tujuannya jelas (yaitu) memangkas jalur birokrasi agar pelayanan publik lebih dekat dan masyarakat lebih cepat sejahtera,” tutur Politisi Fraksi PKB ini.

Tak hanya fokus pada aspek infrastruktur, Gus Khozin juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menilai, potensi sumber daya alam (SDA) di Papua Pegunungan belum sepenuhnya tercermin dalam skema pembagian DBH dari pusat ke daerah. Hal ini menurutnya menjadi hambatan tersendiri dalam menyediakan fasilitas publik yang memadai.

“Beberapa sumber daya alam yang dimiliki Papua Pegunungan belum memberikan manfaat maksimal karena proporsi DBH masih dirasa kurang. Ini mempengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membangun,” katanya.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa SDM dan SDA harus berjalan seiring untuk menciptakan kesejahteraan yang nyata di Papua Pegunungan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekayaan alam. SDM-nya harus dipersiapkan. Kalau SDA bagus, SDM juga bagus, maka insyaAllah masyarakat Papua akan maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Dalam mengawal pelaksanaan otonomi daerah baru secara menyeluruh dan memastikan bahwa kebijakan pusat benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat Papua Pegunungan. •upi/rdn