PARLEMENTARIA, Pasuruan — Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (15/5/2025). Kunjungan ini untuk meninjau langsung kondisi pendidikan di wilayah yang tergolong sebagai daerah marginal. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan sejumlah persoalan mendasar terkait infrastruktur, distribusi murid, dan kesejahteraan guru.

Anggota Komisi X DPR RI, Dewi Coryati, menyampaikan bahwa permasalahan pendidikan tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, tetapi juga di kota-kota yang dikategorikan sebagai daerah marginal seperti Pasuruan.

“Kita melihat bahwa di daerah perkotaan pun, masalah pendidikan tetap menjadi isu penting. Beberapa gedung sekolah memang sudah permanen, tapi masih ada bangunan lama yang berstatus heritage, sehingga tidak bisa direnovasi. Ini menjadi tantangan tersendiri,” ujar Dewi saat meninjau salah satu sekolah di Pasuruan.

Masalah lain yang mencuat adalah penurunan jumlah siswa akibat sistem zonasi. Hal ini berdampak langsung pada pemanfaatan ruang kelas dan distribusi jam mengajar guru.

“Ada sekolah yang sebelumnya memiliki 700 siswa, kini hanya tersisa 350. Ruang kelas jadi kosong, dan jam mengajar guru berkurang drastis. Akibatnya, pendapatan guru honorer dan kualitas pembelajaran ikut terdampak,” tambahnya.

Data dari BPS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun di Kota Pasuruan masih di bawah rata-rata nasional, yakni sekitar 93,6% (2023), dibandingkan rata-rata nasional sebesar 96,5%. Sementara itu, rasio murid per guru di beberapa sekolah negeri mencapai angka 1:35, melebihi rekomendasi UNESCO sebesar 1:25.

Komisi X juga menyoroti kurangnya ketersediaan buku dan fasilitas perpustakaan, serta bangku sekolah yang tidak memadai. Masalah ini memperparah rendahnya literasi siswa di daerah marginal. Data Asesmen Nasional tahun 2023 mencatat bahwa hanya 26% siswa SMP di Kota Pasuruan mencapai level minimum kemampuan literasi membaca.

“Yang kami lihat ini baru di kota. Bayangkan kondisinya di desa. Ini menjadi pekerjaan besar kita bersama. Pemerataan infrastruktur pendidikan harus jadi prioritas,” tegas Dewi.

Panja Pendidikan Komisi X menilai bahwa langkah strategis dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang kelas yang tidak terpakai. Salah satu usulan adalah menjadikan ruang kosong sebagai pusat kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran siswa, sekaligus membuka peluang pendapatan tambahan bagi sekolah.

Lebih jauh, Dewi menyampaikan bahwa peningkatan kualitas guru juga harus menjadi fokus utama. Komisi X mendorong agar guru-guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dapat segera diangkat menjadi ASN agar memiliki kepastian ekonomi dan dapat lebih fokus dalam mendidik.

“Kita tidak ingin lagi ada guru yang harus berpikir soal kebutuhan makan. Biarkan mereka fokus mendidik anak-anak kita,” pungkasnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Panja dalam menyusun rekomendasi kebijakan pendidikan yang berkeadilan dan inklusif. Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk menjadikan hasil kunjungan ini sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional yang berpihak pada daerah 3T dan marginal. •ssb/aha