PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menyoroti stagnasi perdagangan antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Hal itu ia sampaikan dalam Komite Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Committee on Economic Affairs and Environment) pada rangkaian Sidang ke-19 PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, selama 12-15 Mei 2025.

Dalam paparannya, Ravindra menyampaikan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, perdagangan intra-OKI hanya berkisar di angka 19 persen dari total perdagangan luar negeri negara-negara anggota. Ia menilai angka ini relatif rendah dan belum menunjukkan kemajuan berarti.

“Kalau kita perhatikan, perdagangan intra-OKI dari porsi perdagangan luar negeri stagnan dari tahun 2019 sampai 2023. Kisaran angkanya hanya 19 persen,” ungkap Ravindra kepada Parlementaria di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/05/2025).

Padahal, menurutnya, potensi pasar halal global sangat besar dan terus mengalami pertumbuhan. Ravindra mengutip proyeksi yang menyebut bahwa pasar halal dunia diperkirakan akan mencapai 2,4 triliun dolar AS pada tahun 2026. Namun, ia menyesalkan bahwa mayoritas permintaan pasar halal tersebut saat ini justru dipenuhi oleh negara-negara di luar ekosistem OKI.

“Produk halal, jasa wisata halal, itu masih didominasi negara di luar OKI. Artinya, antarnegara OKI belum memanfaatkan potensi pasar halal secara maksimal,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sebagai pembanding, Ravindra menyebut bahwa tingkat perdagangan dalam blok-blok ekonomi lain jauh lebih tinggi. Intra-ASEAN mencapai sekitar 25 persen, sementara intra-Uni Eropa bahkan menyentuh 60 persen.

“Ini menunjukkan bahwa ruang untuk pengembangan kerja sama antarnegara OKI masih sangat terbuka lebar,” tambahnya.

Ravindra mendorong agar negara-negara OKI memperkuat kerja sama ekonomi dengan strategi konkret, termasuk membangun rantai pasok halal bersama, memperkuat konektivitas logistik, dan memperkuat kebijakan perdagangan regional berbasis prinsip syariah. •gal/rdn