17 May 2025
Politik dan Keamanan

Legislator di Parlemen OKI: Isu Tarif AS Jadi Sorotan

  • Mei 15, 2025
  • 0

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam pertemuan Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) alias PUIC di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Foto : Eno/Andri.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam pertemuan Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) alias PUIC di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Foto : Eno/Andri.


PARLEMENTARIA, Jakarta
 – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyoroti sejumlah hal yang menjadi isu dalam pertemuan Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) alias PUIC. Salah satunya, ia menyatakan keprihatinannya terhadap dampak tarif perdagangan yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap industri nasional.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi industri kita, terutama terkait tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Karena itu, dalam beberapa hari terakhir kami membahas alternatif-alternatif yang bisa diberikan untuk melindungi sektor industri yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Saraswati kepada Parlementaria di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menegaskan bahwa Indonesia tengah mendorong kebijakan yang responsif dan inklusif untuk menghadapi tantangan global tersebut. Salah satu upaya penting yang dikedepankan adalah pertukaran budaya antarnegara anggota PUIC guna memperkuat pemahaman dan solidaritas antarbangsa.

“Pertukaran budaya menjadi penting agar tercipta pemahaman yang lebih baik antar masyarakat. Kesetaraan dan inklusivitas dalam memandang satu sama lain adalah kunci,” tambahnya.

Rahayu Saraswati juga menyoroti posisi strategis Indonesia di antara negara-negara Islam. Meskipun bukan negara Islam secara konstitusional, Indonesia dinilai memiliki peran penting dan potensial untuk memimpin kerja sama antarnegara PUIC.

“Indonesia jelas merupakan salah satu negara terkuat dalam forum ini. Walaupun kita adalah republik, bukan negara Islam, kami ingin menjadi bagian dari pihak yang memimpin terbentuknya aliansi baru yang membawa manfaat bagi seluruh anggota PUIC,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan seputar konflik antara Pakistan dan India, Saraswati menyatakan bahwa forum ini tidak secara spesifik membahas satu konflik regional, melainkan lebih menekankan pada pendekatan kolektif terhadap berbagai isu.

“Forum ini lebih berfokus pada konflik-konflik tertentu, namun tidak terbatas pada kawasan tertentu saja. Kami selalu berupaya mengangkat agenda-agenda yang berdampak luas bagi seluruh anggota, dengan bahasa perdamaian dan semangat mempererat kerja sama, bukan memperdalam perpecahan,” tutupnya. •hal/aha

EMedia DPR RI