PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Achmad menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat untuk membenahi infrastruktur irigasi dan mempercepat mekanisasi persawahan di Riau. Hal itu demi mendukung ketahanan pangan nasional.

Demikian disampaikan Achmad dalam wawancara di Kompleks Parlemen, Rabu (7/5/2025), saat membahas dukungan DPR terhadap visi Presiden dalam memperkuat kemandirian pangan.

“Sebagai wakil rakyat dari Riau, saya sangat mendukung program Astacita Presiden, khususnya dalam bidang ketahanan pangan. Namun persoalannya di lapangan, khususnya di daerah pemilihan saya, irigasi dan bendungan di berbagai wilayah seperti Rokan Hulu, Siak, dan Kampar sudah tidak terawat dan tidak fungsional,” ungkap Achmad kepada Parlementaria.

Sebagai catatan, Riau memiliki lebih dari 10.000 hektare sawah yang selama ini berperan sebagai lumbung pangan daerah. Namun, menurut data Kementerian Pertanian, sekitar 35 persen, jaringan irigasi teknis di Riau dalam kondisi rusak ringan hingga berat, menyebabkan ribuan hektare sawah kering saat musim kemarau.

Achmad menekankan, melalui fungsi pengawasan Komisi VIII, pihaknya akan terus mendorong pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, termasuk irigasi, sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko bencana kekeringan dan kelangkaan pangan.

“Selain memperbaiki bendungan dan jaringan irigasi sekunder dan tersier, kita juga perlu membangun embung di wilayah strategis agar limpahan air hujan bisa dimanfaatkan saat kemarau. Program ketahanan pangan tidak bisa tercapai kalau sawah-sawah kita terus kekeringan,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Tak hanya soal infrastruktur, Achmad juga mengingatkan pemerintah agar memikirkan keberlanjutan sumber daya manusia di sektor pertanian. “Anak-anak muda sekarang, minimal lulusan SMA, banyak yang enggan turun ke sawah karena pekerjaan manual tidak lagi menarik bagi mereka. Ini harus dijawab dengan investasi pada mekanisasi pertanian agar pekerjaan sawah menjadi pekerjaan keterampilan yang membutuhkan skill,” jelasnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata usia petani di Indonesia kini sudah mencapai 50 tahun, dan jumlah petani muda di bawah 35 tahun terus menurun setiap tahunnya. Jika tidak segera diatasi, Indonesia menghadapi risiko kekurangan tenaga kerja pertanian dalam satu dekade ke depan.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menilai bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim, kekeringan, serta regenerasi petani.

“Kami berharap pemerintah pusat mendorong hilirisasi industri persawahan. Ini bukan cuma soal air, tapi juga soal alat, teknologi, dan manusia yang mengelolanya. Kalau kita tidak menyiapkan itu sekarang, nanti sawah ada, air ada, tapi tidak ada yang mau menggarap,” tutup Achmad. •ssb/rdn