PARLEMENTARIA, Palu – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menegaskan pentingnya optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai pilar utama dalam penguatan ekonomi daerah. Maka dari itu, menurutnya, pengelolaan BUMD dan BLUD harus lebih difokuskan pada kontribusi mereka terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“BUMD dan BLUD diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kekuatan fiskal di daerah,” ujarnya kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II, di Palu, Sulawesi Tenggara, Rabu (7/5/2025).

Diketahui, kegiatan itu bertujuan guna melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMD dan BLUD di Sulawesi Tengah.

Taufan Pawe juga menyoroti keberadaan BUMD di Sulawesi Tengah, yang dinilai masih jauh dari ekspektasi. Salah satu contoh yang disoroti yakni salah satu RSUD BLUD yang ada di Sulawesi Tengah. Menurutnya, tata kelola rumah sakit tersebut belum menunjukkan kinerja yang memadai.

“Kami mengunjungi rumah sakit BUMD dan hasilnya jauh dari ekspektasi kami, baik dari sisi pelayanan maupun manajemen,” tambahnya.

Pawe menekankan bahwa rumah sakit yang dikelola oleh BUMD harus memiliki konsep yang jelas sebagai industri pelayanan kesehatan, dengan pelayanan yang profesional dan efisien.

Selain itu, Taufan Pawe juga menilai pentingnya penguatan saham pemerintah provinsi dalam Bank Sulawesi Tengah. Ia menyarankan agar pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota, memiliki semangat untuk memperbesar kepemilikan saham di Bank Sulteng. Hal itu dengan harapan bisa menjadikan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham mayoritas.

“Langkah ini penting untuk memperkuat peran Bank Sulawesi Tengah dalam perekonomian daerah,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Pawe juga menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI dalam rangka meningkatkan potensi PAD dari sektor-sektor seperti pengelolaan air minum dan sektor lainnya yang dapat dikelola oleh BUMD dan BLUD.

Ia berharap, kedepannya, pemerintah daerah dapat lebih serius dalam mengoptimalkan pengelolaan BUMD dan BLUD untuk mendukung kemandirian dan perekonomian daerah. •hal/rdn