PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menerima kunjungan 5 anggota parlemen daerah dari prefektur Mie asal Jepang membahas tindak lanjut kerjasama penempatan tenaga kerja Indonesia di Jepang. Jepang, yang kini menghadapi fenomena masyarakat yang menua, diperkirakan membutuhkan sekitar 3,4 juta tenaga kerja dari luar negeri di berbagai sektor seperti kesehatan dan manufaktur. Dengan rata-rata usia penduduk Indonesia yang masih tergolong muda, sekitar 29,4 tahun, Indonesia dinilai sebagai mitra yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Karena Jepang termasuk ‘aging society’, masyarakat yang menua kita rata-ratanya 29,4 tahun usianya. Jadi sangat fit sekali kalau Indonesia mengirim tenaga kerja ke Jepang.” ujar Mardani saat wawancara dengan Parlementaria dan awak media usai menerima audiensi dengan parlemen daerah yang digelar di Ruang Pimpinan BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dalam audiensi tersebut, dibahas pula dua tantangan utama dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke Jepang, yakni kemampuan berbahasa Jepang dan keterampilan teknis calon pekerja, serta kerumitan prosedur akibat keterlibatan pihak ketiga. Mardani menegaskan pentingnya kerja sama antara asosiasi penyelenggara pemagangan Indonesia dan mitra Jepang untuk menyelesaikan hambatan ini.

“Nah tadi dengan asosiasi penyelenggara pemagangan Indonesia, dengan teman-teman dari DPR dan Mie Prefectural Assembly Japan, kita coba menyelesaikan masalah ini dengan seksama. Bersyukur mereka akan datang ketemu Kementerian Kesehatan, ketemu Kementerian Tenaga Kerja, juga datang ke Politeknik Kesehatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi PKS ini menyebutkan bahwa sektor kesehatan dan manufaktur menjadi fokus utama kerja sama. Perawat Indonesia dikenal karena pendekatan penuh empati dan keramahan, sementara sektor manufaktur Jepang membutuhkan tenaga kerja yang disiplin dan terampil.

Terkait target penempatan tenaga kerja, Mardani mengungkapkan optimisme bahwa Indonesia dapat mengirim hingga 100 ribu tenaga kerja pada tahun ini, meskipun target tersebut tidak mudah dicapai. Saat ini, terdapat 7.000 peluang kerja yang harus dipenuhi hingga Juni 2025 sebagai tahap awal.

“Jika 7.000 ini bisa kita penuhi dengan baik, maka peluang di bulan-bulan berikutnya bisa bertambah. Ini jadi semacam uji kualitas. Kita harus kirim yang terbaik, yang amanah, berakhlak, dan tangguh,” tegas Mardani.

Menutup wawancara, Mardani juga menyoroti fenomena kuota kerja Indonesia yang justru dimanfaatkan oleh negara lain, dan saat ini sedang dilakukan penelusuran untuk mencegah hal tersebut terulang. Jepang masih menjadi destinasi favorit tenaga kerja Indonesia karena faktor kriminalitas rendah, tingkat ketaatan hukum tinggi, gaji yang baik dan lingkungan sesama Asia dengan kita.

“Sehingga kita harus betul-betul jaga dan mereka sekarang sedang ingin meminta banyak pekerjaan dari Indonesia dan kita tadi udah bincang bagaimana menjaga kepercayaan ini. Makanya yang 7 ribu ini jadi tes awal yang datang itu yang berkualitas, yang berakhlak, yang amanah, yang tangguh, sehingga mereka puas. Habis itu buka lagi lebih besar lagi pintu ke Jepang,“ pungkas Mardani.

Turut hadir dalam audiensi BKSAP DPR RI dengan Mie Prefectural Assembly Japan tersebut diantaranya Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga (Fraksi Partai Golkar) dan Anggota BKSAP DPR RI Rachmat Gobel (Fraksi Partai Nasdem). •pun/aha