9 May 2025
Kesejahteraan Rakyat

BAM Soroti Masalah Nelayan Terdampak Pembangunan KEK Mandalika

  • Mei 8, 2025
  • 0

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah, bersama tim, saat serap aspirasi dengan warga yang terdampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Lombok, Senin (5/5/2025). Foto: Hanum/vel.
Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah, bersama tim, saat serap aspirasi dengan warga yang terdampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Lombok, Senin (5/5/2025). Foto: Hanum/vel.


PARLEMENTARIA, Lombok Tengah
 – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah, bersama tim, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, guna menyerap aspirasi masyarakat pesisir yang terdampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Taufiq mengungkapkan terdapat ratusan kepala keluarga nelayan yang terdampak dan membutuhkan solusi nyata.

“Kami datang ke sini karena mendapat informasi bahwa proses pembangunan KEK Mandalika masih menyisakan banyak persoalan,” ujar Taufiq usai berdiskusi langsung dengan masyarakat terdampak, Senin (5/5/2025).

Sebagai informasi, pasca-reformasi, untuk mengeksekusi pembangunan destinasi pariwisata Mandalika, PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC) bertransformasi menjadi PT Pembangunan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). BUMN ini ditunjuk pemerintah untuk membangun dan mengelola KEK Mandalika. Namun, meski pengelolaan sudah diambil alih negara, sengketa lahan dengan masyarakat belum sepenuhnya terselesaikan.

“Ini harus segera ada solusi dari pemerintah. Solusinya seperti apa, itu yang akan kita diskusikan. Sebab hampir seluruh lahan kini menjadi hak PT ITDC. Maka perlu kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan ITDC untuk menyelesaikan ini. Apa pun caranya, ini harus diselesaikan,” tegas politisi Fraksi PKB itu.

Taufiq juga menyebut, masyarakat terdampak pembangunan KEK Mandalika terbagi dalam beberapa kelompok: warga yang telah pindah ke kampung relokasi, warga yang masih tinggal di penampungan sementara, warga yang bertahan di sekitar area sirkuit Mandalika, serta masyarakat nelayan yang tergusur dan kini bertahan hidup di gubuk-gubuk seadanya di tepi pantai.

“Bahkan menurut informasi yang kami terima, sebagian warga belum juga menerima uang kompensasi,” ungkapnya.

Karena itu, Taufiq menegaskan agar seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pihak terkait lainnya, benar-benar berkolaborasi dan mencari solusi dengan kepala dingin.

“Bagaimanapun, kita semua harus terus berikhtiar untuk membahagiakan masyarakat,” tutupnya.

Melalui kunjungan ini, BAM DPR RI berkomitmen mencarikan solusi bagi masyarakat nelayan terdampak pembangunan KEK Mandalika. Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan persoalan ini dapat segera diselesaikan secara adil dan berkelanjutan. •hnm/aha

EMedia DPR RI