PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, memberikan perhatian khusus terhadap aspek inklusi digital dalam pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ia menekankan bahwa kesenjangan akses digital, harus menjadi perhatian serius dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan responsif.

Sebagai contoh, Irine mengungkapkan, ia memiliki kedekatan emosional dengan isu kebencanaan di Yogyakarta. Hal itu mengingat dirinya merupakan saksi langsung saat gempa bumi besar mengguncang wilayah tersebut pada tahun 2006.

“Saat itu saya masih mahasiswa di Jogja, dan saya benar-benar merasakan bagaimana bingungnya masyarakat karena tidak adanya informasi yang jelas. Bahkan arah pandangan kita waktu itu ke Merapi, padahal sumber gempanya ada di Parangtritis,” ungkap Irine saat melakukan pendalaman pada Kunjungan Kerja Panja OGP ke Yogyakarta, provinsi DIY, Jumat (2/5/2025).

Di samping itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu turut mengapresiasi presentasi dari Pemda DIY dan Bappenas yang menyoroti bagaimana program OGP di DIY berfokus pada penanganan bencana dan kemiskinan melalui pemanfaatan teknologi dan keterbukaan data. Namun, Irine mengingatkan bahwa keberhasilan inovasi teknologi juga harus disertai dengan perhatian terhadap kesenjangan digital.

“Secara nasional, kesenjangan digital antara laki-laki dan perempuan masih berada di angka 6 sampai 7 persen. Dalam konteks penanganan bencana dan kemiskinan, perempuan khususnya ibu-ibu sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, oleh sebab itu  penyebaran informasi memegang peran penting,” jelas Irine.

Irine pun mempertanyakan sejauh mana konektivitas internet telah menjangkau seluruh wilayah di DIY. Ia memberikan contoh bahwa masih ada desa-desa di Indonesia, seperti di Jawa Barat, yang belum terkoneksi sepenuhnya.

“Saya ingin tahu, apakah di DIY masih ada kelurahan atau desa yang belum terhubung dengan internet? Karena kalau masih ada, itu menyedihkan. Padahal keterhubungan digital sangat penting, apalagi untuk daerah rawan bencana seperti Yogyakarta,” ujar Anggota Komisi V DPR RI ini.

Terakhir, Irine menekankan, meski tidak ada program yang sempurna, perhatian terhadap akses digital yang merata adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, tanggap bencana, dan berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan. •tra/rdn