PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa meskipun usia pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua masih tergolong singkat, sejumlah dampak positif mulai terlihat. Hal itu terutama dalam hal percepatan pembangunan dan peningkatan partisipasi masyarakat asli Papua dalam politik dan birokrasi.

“Kalau ditanya apakah tiga tahun ini sudah menjawab seluruh permasalahan, tentu terlalu singkat untuk menyatakan itu. Tapi minimal, sekarang Papua tidak lagi hanya satu provinsi,” ujar Komarudin dalam wawancara kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Panja Evaluasi DOB Papua ke Mimika, Papua Tengah, Kamis, (1/5/20205).

Politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengibaratkan pemekaran wilayah seperti membagi pekerjaan dalam satu ruangan besar. “Kalau tadinya ruangan besar dibersihkan satu orang, tentu berat. Tapi kalau dibagi enam dan dikerjakan enam orang, tentu lebih cepat. Begitu pula dengan pembangunan,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya empat provinsi baru di Papua, pembangunan wilayah menjadi lebih terfokus dan efisien. Selain itu, pemekaran juga membuka lebih banyak ruang bagi keterlibatan putra-putri asli Papua dalam jabatan profesional maupun politik.

“Dari sisi profesionalisme, sekarang ada enam kapolda yang bisa diisi oleh anak-anak Papua. Dari sisi politik, gubernur dan wakil gubernur wajib orang asli Papua, artinya sekarang ada enam gubernur dari Papua,” ujarnya.

Namun, Legislator dari daerah pemilihan Papua tengah tersebut juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki sisi positif dan negatif. Ia menegaskan pentingnya dukungan terhadap percepatan pembangunan, termasuk menjaga agar dana otonomi khusus (otsus) tidak dipotong.

Ia juga menyinggung soal efektivitas Badan Percepatan Pembangunan Papua yang saat ini berada di bawah koordinasi Wakil Presiden. “Harapannya, komunikasi ke presiden bisa lebih mudah. Tapi saya tidak tahu apakah wakil presiden sekarang sudah punya waktu khusus untuk urus Papua,” kata Komarudin.

Lebih lanjut, ia menyoroti persoalan keamanan yang hingga kini masih menjadi tantangan serius. “Papua sudah lebih dari 60 tahun menjadi bagian dari Indonesia, tapi kebijakan keamanannya masih seperti itu-itu saja. Yang meninggal TNI, Polri, atau masyarakat sipil. Artinya pendekatan lama sudah tidak efektif,” tegasnya.

Komarudin mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan keamanan baru yang lebih humanis. “Kita harus cari pendekatan baru, karena yang lama justru memperparah situasi,” tutupnya. •uf/rdn