PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Banten guna menyoroti isu serius terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dalam pertemuan dengan Kapolda Banten, Kajati, dan Kepala BNNP, Sudding mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pemberantasan narkoba.

“Tadi di dalam rapat kami dengan Pak Kapolda, Pak Kajati, dan Kepala BNNP, tema utama yang kami angkat adalah terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kita semua paham bahwa persoalan ini adalah kejahatan luar biasa, kejahatan terhadap kemanusiaan, peradaban, bahkan mengancam kedaulatan bangsa kita,” ujar Sudding usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Serang, Banten, Selasa (29/4/2025).

Politisi Fraksi PAN ini juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh jajaran Polda Banten, Kejaksaan Tinggi, dan BNNP dalam memberantas narkoba di wilayah tersebut. Namun, ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi serta keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh lokal dalam memerangi peredaran narkoba.

“Persoalan narkoba tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk para jawara dan tokoh masyarakat di Banten. Kita juga tahu, setiap pergantian kepemimpinan nasional selalu menyatakan bahwa negara kita dalam kondisi darurat narkoba. Maka harus ada political will dan kerja nyata di lapangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, legislator ini juga mengingatkan agar aparat penegak hukum menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam tugasnya.

“Kita banyak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Saya meminta agar jajaran aparat menertibkan anggotanya. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang. Dari pimpinan Polri pun sudah jelas bahwa jika ada anggota yang terlibat, harus dilakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), tanpa toleransi,” ujarnya.

Ia menutup dengan pernyataan keras bahwa narkoba bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa. “Ini bukan sekadar kejahatan kemanusiaan, ini menyangkut kedaulatan bangsa dan keberlangsungan anak cucu kita di masa depan,” pungkasnya. •ysm/aha