PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan pentingnya memperkuat diplomasi parlemen dalam mengarusutamakan nilai-nilai keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas melalui skema Open Government Partnership (OGP). Hal ini disampaikan dalam kunjungan Panitia Kerja Open Government – Parliament (OG-P) BKSAP DPR RI ke Provinsi Jawa Barat (Jabar).

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Jabar yang telah resmi terdaftar sebagai anggota OGP local sejak 2024. Ini merupakan pencapaian penting yang menegaskan komitmen daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif,” ujar Bramantyo di Bandung, Selasa (29/4/2024).

Jawa Barat menjadi salah satu dari tiga daerah terbaru di Indonesia yang tergabung dalam OGP local bersama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Madiun. Sebelumnya, Indonesia telah menjadi negara pendiri OGP sejak 2011 dan mengesahkan keanggotaannya melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014. Adapun DPR RI sendiri telah meluncurkan inisiatif Open Parliament Indonesia (OPI) sejak 2018 sebagai bagian rencana aksi keterbukaan nasional dari pemerintah.

Menurut Bramantyo, pembentukan Panja OG-P merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara OPI dan agenda nasional keterbukaan pemerintahan. “Kami ingin memastikan OPI bukan hanya menjadi inisiatif internal DPR, tetapi juga menjadi bagian integral dari rencana aksi nasional yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil secara aktif,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Panja OG-P menyoroti perlunya political will yang kuat dan instrumen hukum yang mendukung keberlanjutan program keterbukaan di tingkat daerah. “Kami belajar dari kasus Kabupaten Bojonegoro yang pernah menjadi percontohan OGP local namun tidak berlanjut. Jangan sampai hal itu terjadi di Jabar,” tegas Bramantyo.

Bramantyo berharap Jawa Barat bisa menjadi model praktik baik keterbukaan pemerintahan yang berkelanjutan dan mampu menginspirasi daerah lain untuk bergabung dalam OGP local. •skr/aha