PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka konsultasi dukungan kebijakan anggaran untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Senin (28/4/2025). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa fokus audiensi DPRD Kabupaten Pemalang adalah untuk meminta dukungan alokasi pendanaan guna meningkatkan kapasitas RSUD di daerah mereka. 

“Jadi hari ini kita Komisi IX menerima audiensi RDPU dari DPRD Kabupaten Pemalang dari Provinsi Jawa Tengah, Bapak/Ibu ini datang ke Komisi IX fokusnya untuk minta support untuk alokasi pendanaan untuk SB, karena dengan penduduk 1,5 ini RSUD-nya sudah tidak mampu menampung pasien yang ada karena pasien cukup membludak di RSUD dan secara fasilitas kurang,” ujar Nihayatul kepada Parlementaria usai audiensi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa Komisi IX siap memberikan dukungan, apalagi program pemerintah saat ini memang fokus pada upscaling rumah sakit tipe D dan C. “Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa kita di Komisi IX siap untuk meng-support dan memang kalau secara quick win ini untuk pembangunan fokusnya sekarang pemerintah sekarang pembangunan untuk upscaling ya dari rumah sakit dari tipe D dan tipe C dan kebetulan di RSUD di Malang ini sudah tipe C,” tambahnya.

Selain pengembangan fisik RSUD, DPRD Pemalang juga mengajukan kebutuhan alat kesehatan, khususnya untuk menangani tuberkulosis (TB) yang kasusnya cukup tinggi. “Tadi juga menyampaikan tentang butuhnya TCM karena ternyata jumlah penderita penyakit tuberkulosis cukup tinggi yakni 1.800 dan salah satu quick win dari pemerintah ini adalah untuk menurunkan TB (tuberkulosis) sehingga saya support pemerintah di Kabupaten Pemalang untuk segera mengajukan permohonan untuk penyediaan TCM,” kata Nihayatul. Ia menekankan pentingnya penyediaan alat TCM di setiap puskesmas, mengingat Kabupaten Pemalang sudah memiliki puskesmas yang memadai di setiap kecamatan.

Terkait permohonan sebelumnya mengenai pembangunan dua RSUD baru, Nihayatul menerangkan adanya perubahan fokus. “Jadi pertama, kemarin sempat ada permohonan untuk membangun 2 RSUD baru, tapi sekarang spesifiknya untuk bagaimana pengembangan poli, karena poli ini pasiennya cukup banyak sudah sampai 700 orang, tapi yang ada bisa hanya menyangkut 300 sampai 500 orang,” jelasnya.

Masalah kesehatan jiwa juga menjadi perhatian, mengingat tingginya jumlah penderita di Pemalang. “Tadi juga disampaikan bahwa penderita penyakit jiwa cukup tinggi di sana, Bapak/Ibu ini juga minta agar bagaimana bisa membangun rumah sakit jiwa,” ungkap Nihayatul. Ia kemudian menawarkan solusi alternatif, yaitu memaksimalkan puskesmas yang ada. “Saya mencoba memberikan solusi lain ya ini bagaimana kalau ada puskesmas yang sudah cukup layak tempatnya dan fasilitasnya ini bisa di-switch atau dipindah menjadi puskesmas yang untuk fokus pada pelayanan kesehatan jiwa,” lanjutnya.

Dalam pembahasan RDPU tersebut, juga dibahas tentang Universal Health Coverage (UHC) dan implikasinya terhadap pembiayaan layanan kesehatan di Pemalang. “Iya iya, jadi UHC ini sebenarnya cukup bagus ya bagaimana kita bisa meng-cover seluruh penduduk yang ada untuk bisa menjadi peserta BPJS, namun karena rumah sakitnya masih rumah sakit tipe C, berarti fasilitasnya juga masih terbatas,” kata Nihayatul. 

Ia menambahkan, bila pelayanan di rumah sakit setempat belum memadai, pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain, bahkan di luar kabupaten. Hal ini mengakibatkan dana daerah mengalir keluar. Karena itu, pengembangan rumah sakit menjadi tipe B dinilai penting untuk mempertahankan dana layanan kesehatan di daerah sendiri.

Nihayatul juga mengingatkan pentingnya pengelolaan dana kesehatan. “Saya pesan tadi bahwa seluruh anggaran puskesmas, rumah sakit, harus kembali ke rumah sakit, tidak boleh digunakan untuk yang lain, karena itu anggaran untuk serentak,” tegasnya.

Menutup RDPU, Nihayatul menyampaikan bahwa aspirasi ini akan menjadi perhatian Komisi IX, terutama dalam kaitannya dengan Panja JKN. “Iya, nanti kebetulan kita di Komisi IX ada panja untuk JKN nanti itu bagian dari JKN juga, dan kita juga akan sampaikan ini kaitannya dengan anggaran juga,” pungkasnya. •stv,gal/aha