PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi menyoroti urgensi pembangunan depo Bahan Bakar Minyak (BBM) tambahan di Provinsi Sumatera Barat. Pasalnya, hingga saat ini Sumatera Barat (Sumbar) tercatat sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang hanya memiliki satu depo, yakni di Teluk Kabung, Padang.

“Ini sangat berbahaya. Jika terjadi bencana seperti gempa bumi, maka seluruh sistem distribusi BBM dan LPG bisa lumpuh karena hanya bergantung pada satu depo saja,” ujar Mulyadi saat diwawancarai usai kunjungan kerja Komisi XII DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Rabu (16/4/2025).

Menurutnya, kondisi geografis Sumatera Barat yang berada di zona rawan gempa memperbesar risiko gangguan pasokan energi apabila hanya mengandalkan satu fasilitas penyimpanan dan distribusi. Seluruh pasokan energi untuk 19 kabupaten dan kota di provinsi ini saat ini disuplai dari Teluk Kabung, mulai dari BBM hingga LPG.

Mulyadi menyampaikan bahwa saat ini Pertamina tengah melakukan studi kelayakan untuk pembangunan depo baru, yang rencananya akan berlokasi di Kabupaten Agam. “Kami terus mendorong agar proses ini segera selesai. Setelah studi kelayakan dan kesiapan lahan terpenuhi, pembangunan depo baru harus segera direalisasikan,” tegasnya.

Mulyadi juga mengungkapkan bahwa dirinya secara konsisten menyuarakan kebutuhan pembangunan depo ini dalam berbagai forum resmi, baik dalam rapat kerja dengan kementerian terkait maupun rapat dengar pendapat dengan pihak Pertamina.

“Ini sudah sangat mendesak. Saya selalu perjuangkan dan pertanyakan dalam setiap rapat. Tidak boleh lagi kita menunggu hingga terjadi krisis baru bertindak,” katanya.

Selain mendorong penambahan depo, Mulyadi juga menyambut baik rencana pembangunan sistem New Gantry System (NGS) di Teluk Kabung. Sistem ini akan meningkatkan efisiensi dan keamanan pengisian BBM ke truk tangki, sekaligus meminimalisasi potensi kebocoran atau penyalahgunaan saat proses distribusi ke SPBU.

“Dengan sistem NGS ini, potensi penyimpangan dan kebocoran dalam distribusi BBM dapat ditekan. Ini langkah yang baik dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pendistribusian,” jelasnya.

Komisi XII DPR RI, lanjut Mulyadi, akan terus mengawal proses pembangunan depo baru dan peningkatan infrastruktur energi di Sumatera Barat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, sekaligus memperkuat ketahanan energi daerah menghadapi risiko bencana. •skr/aha