PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menghadiri rapat kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki. Dalam forum tersebut, Puan menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina harus segera terwujud dan mendesak Israel untuk menghentikan serangan di Gaza.

Forum The Group of Parliaments in support of Palestine dibuka oleh Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmus sebagai tuan rumah pada Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat. Pembukaan acara turut dihadiri oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Selain Ketua DPR RI Puan Maharani, hadir dalam forum kelompok pendukung Palestina itu yakni Ketua Parlemen Bahrain (Ahmad Salman Al Musalam), Uni Emirat Arab (Saqr Ghobash), Qatar (Hasan bin Abdulla Al- Ghanim), Malaysia (Johari Abdul), Pakistan (Sardar Ayaz Sadiq), Yordania (Ahmed Mohammed Ali Safadi), dan Senegal (El Hadj Malick Ndiaye).

Kemudian hadir pula Wakil Ketua Parlemen dari Azerbaijan (Ali Ahmadov), Aljazair (Hammad Ayoub), dan Mesir (Ahmed Saad El Deen). Pertemuan ini pun turut diikuti Ketua Parlemen dari Palestina (Rawhi Fattouh), dan perwakilan pemerintah Palestina.

Setelah upacara pembukaan, forum dilanjutkan dengan sejumlah sesi diskusi. Pada sesi pertama, setiap pimpinan Parlemen negara yang hadir memberikan sambutan.

“Pertama-tama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ketua Majelis Agung Nasional Turki karena telah mengundang saya untuk menghadiri acara yang tepat waktu ini,” kata Puan dalam sambutannya.

Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Puan pun mengatakan, saat ini dunia tengah menghadapi berbagai krisis yang tumpang tindih. Ia menyinggung bagaimana seluruh negara di dunia baru saja menyaksikan peningkatan sengketa perdagangan dan tarif antarnegara, bahkan  ketika perang dan konflik yang sedang berlangsung terus mencengkeram berbagai kawasan.

“Di saat dunia sangat membutuhkan persatuan dan kolaborasi yang lebih kuat, kita dihadapkan dengan perpecahan yang semakin meningkat. Di saat perdamaian lebih dibutuhkan dari sebelumnya, kita melihat meluasnya kekerasan di berbagai belahan dunia,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Untuk mengatasi tantangan global secara efektif, Puan menilai, negara-negara di dunia harus mempromosikan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan pertikaian internasional. Termasuk masalah Palestina yang sudah berlangsung lama.

“Meskipun ada tekanan kuat yang dihadapi masing-masing negara kita dalam menangani krisis domestik dan internasional, kita tidak boleh melupakan keharusan untuk mengejar perdamaian dan keadilan bagi Palestina,” ucapnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu menambahkan, parlemen di setiap negara harus melangkah maju dan menjadi bagian dari solusi. Menurut Puan, Parlemen abad ke-21 harus berwawasan ke depan, responsif, dan diperlengkapi untuk membantu mengatasi masalah global.

“Kita harus mengadvokasi kerja sama, mempromosikan dialog, dan menolak unilateralisme. Kita harus memimpin dalam mempromosikan resolusi damai dan menolak kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan,” serunya.

SOROTI KONFLIK GAZA

Puan lalu menyoroti bencana kemanusiaan yang memilukan di Gaza. Di mana banyak anak-anak kelaparan, rumah sakit ambruk, dan seluruh keluarga hidup tanpa kebutuhan dasar manusia.

“Tidak ada tanda-tanda kelegaan. Serangan Israel terhadap warga sipil termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua terus berlanjut di Gaza dan Tepi Barat,” terang Puan.

Puan menyatakan, Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hal itu sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa bahwa penjajahan dunia harus dihapuskan.

“Rakyat Indonesia selalu mengingat kata-kata inspiratif dari bapak pendiri negara kita, Presiden Sukarno yang pernah berkata, ‘Selama kebebasan Palestina belum dikembalikan kepada orang-orang Palestina, maka selamanya Indonesia akan berdiri menentang pendudukan Israel’,” papar cucu Sukarno itu.

Puan menilai, anggota parlemen dan para wakil rakyat tidak bisa tinggal diam. Ia menyebut, tanggung jawab anggota dewan bukan hanya kepada konstituen, tetapi juga kepada kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

Puan pun menyesalkan gencatan senjata yang disepakati pada awal tahun 2025 ternyata belum bisa ditegakkan. Karena itu, ia mengajak Parlemen dunia menyuarakan tuntutan kolektif untuk segera memulihkan keadaan di Gaza dan agar Israel menghentikan serangan.

“Fase kedua gencatan senjata harus dilaksanakan tanpa penundaan. Parlemen di seluruh dunia harus mendorong pemerintah mereka untuk mengambil posisi yang lebih kuat,” tegas Puan.

“Masyarakat internasional harus berbicara dengan satu suara dalam mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan gencatan senjata,” imbuhnya.

Puan juga mengajak komunitas internasional untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang segera, aman, dan tanpa hambatan kepada rakyat Gaza.

“Memblokir bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional,” tukas Puan.

Puan mengajak anggota parlemen tiap-tiap negara untuk berani secara tegas menyatakan hal tersebut tidak dapat diterima dan melanggar hukum.

“Oleh karena itu, kita harus membantu memobilisasi sumber daya, membangun dukungan publik, dan mendesak pemerintah kita untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ungkapnya.

Puan juga menyinggung upaya pemindahan warga Gaza ke luar Palestina. Ia menegaskan, negara dunia harus menolak upaya Israel mengusir warga Palestina atau angkat kaki dari tanah tumpah darahnya sendiri.

TOLAK RELOKASI

“Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” sebut Puan.

“Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Puan mengatakan, rekonstruksi ini harus dipimpin oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas Palestina. Ia menilai komunitas internasional harus mendukung hal tersebut, bukan mengendalikan prosesnya.

“Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza,” ucap Puan.

“Warga sipil harus dilindungi. Stabilitas harus dipulihkan. Dan parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan untuk bertindak ini,” lanjutnya.

Kepada pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir forum ini adalah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam konteks solusi dua negara. Ia pun mengajak delegasi negara-negara yang hadir untuk menggunakan pengaruh dan otoritas moral guna mendorong negara lain mengakui Palestina.

“Pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting,” urai Puan.

Puan melanjutkan, pengakuan ini juga mengirimkan pesan yang jelas bahwa dunia tidak akan lagi menoleransi standar ganda dengan standar yang lebih rendah untuk Palestina.

“Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antar-parlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina  tetapi juga penting bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia kita,” urainya.

SERUKAN KERJA SAMA

Sebagai anggota parlemen, Puan mengingatkan bahwa dewan memiliki suara dan kekuatan untuk memengaruhi pemerintah negara masing-masing dan membentuk wacana global.

“Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh, berani untuk perdamaian, untuk keadilan, dan untuk rakyat Palestina,” sebut Puan.

Sebelum The Group of Parliaments in support of Palestine dimulai, Puan bersama pimpinan parlemen lain yang hadir diundang untuk melakukan audiensi dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Di sela-sela acara, Puan juga melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Parlemen Palestina.

Dalam forum ini, Puan didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex indra Lukman, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi XII Dony Oekon, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez. •bia/rdn