PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa kouta haji 2025 sudah terisi penuh. Bahkan, jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan biaya haji melebihi ambang batas kuota. Pemerintah Indonesia dipastikan sudah siap memberikan pelayanan bagi para jemaah.

Pernyataan itu disampaikan Marwan usai rapat kerja (Raker) Komisi VIII dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH), Kementerian Agama (Kemenag), PT Garuda Indonesia, dan PT Lion Air terkait persiapan pelaksanaan haji 2025.

“Menurut laporan, kuota haji sudah terisi semua. Bahkan, yang melunasi itu sudah melebihi ambang batas kuota,” terang Mardas, sapaan akrab Marwan Dasopang kepada para wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (17/4/2025).

Mardas mengatakan, kuota haji Indonesia 2025 sebanyak 221.000 jemaah. Rinciannya, 203.320 haji reguler, dan 17.680 haji khusus. Menurutnya, walaupun jemaah haji reguler hanya 203.320 orang, tapi yang sudah melakukan pelunasan biaya haji sebanyak 215.000 jemaah.

Jemaah haji yang sudah melunasi biaya haji 2025, tapi belum bisa berangkat tahun ini, maka akan menjadi jemaah haji cadangan. Mereka siap menjadi jemaah haji cadangan. Tentu, mereka akan diproyeksikan dan didahulukan untuk berangkat ibadah haji tahun depan.

“Jadi, baik yang reguler maupun yang khusus sudah terpakai semua. Dengan catatan tidak melanggar hak orang lain yang berangkat,” papar Mardas.

Legislator asal Dapil Sumatera Utara (Sumut) II itu mengatakan, pihaknya ingin memastikan semua kuota haji terpakai dengan baik dan tidak ada yang tersisa. Selain itu, jangan sampai ada jemaah yang melangkahi hak orang lain atau memberikan kuota kepada jemaah tenol atau tahun nol.

Komisi VIII juga ingin memastikan persiapan haji di tanah air, baik dari sisi jemaah maupun infrastruktur di embarkasi. Semua persiapan di tanah air harus sudah siap, karena waktunya tinggal 15 hari lagi.

MINA JADI SOROTAN

Selanjutnya, kata Mardas, pihaknya ingin memastikan persiapan di Saudi Arabia. Komisi VIII mendorong pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Khususnya di Mina. Sebanyak 203 ribu jemaah reguler akan berada di area Mina yang kecil. Menurut hitungan yang sudah dilakukan, setiap jemaah hanya punya ruang 0,8 meter.

“Duduk saja sulit. Maka kita memberikan dorongan, skema tanazul, maksudnya tanazul ini jemaah tidak bermalam di tenda Mina, tapi bermalam di hotel masing-masing. Bermalam di hotel masing-masing ini tetap menjadi tanggung jawab syarikah (Perusahaan). Syarikah ini pelayan yang memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia,” bebernya.

Politisi Fraksi PKB itu mengatakan, ada dua skema yang disiapkan. Yaitu murur, tidak turun dari bus di Muzdalifah. Jemaah tetap di bus dan mereka akan bermalam dibawa dengan bus ke Mina. Mereka tidak bermalam di tenda Mina, tapi langsung melontar jamrah.

“Dari Jamarot turun ke hotel, itu jaraknya sekitar 1,5 km. Dan mereka di situ menginap di hotel. Tentu lebih nyaman, lebih lapang, dan konsumsi ditanggung syarikah, bukan ditanggung masing-masing,” papar Mardas.

Politisi kelahiran Pangikiran, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara itu menjelaskan bahwa sebanyak 8 syarikah akan melayani jemaah Indonesia. Setiap syarikah akan melayani jemaah yang akan tanazul dan murur.

“Ini terobosan yang menurut kami perlu dikawal. Siapkah ini? Dari laporan, mereka siap. Tapi karena ini melibatkan berbagai pihak, kami mendapat laporan bahwa yang melayani jemaah sebanyak 8 syarikah,” ungkap Mardas.

PERSIAPAN LEBIH MATANG

Dia mengatakan, persiapan haji kali ini lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya ingin dilakukan antisipasi agar jemaah bisa diurai di Muzdalifah dan tidak crowded seperti pada 2023. Namun, yang menjadi persoalan adalah tenda di Mina, karena semua sudah penuh dengan manusia.

Maka, ada 37.600 jemaah yang akan ditarik masuk tanazul. Jika itu berhasil, maka akan menjadi langkah yang baik dan jumlahnya akan diperbesarkan pada masa-masa yang akan datang. Memang tidak mudah membawa 37.600 orang untuk berjalan menuju hotel. Tapi nyatanya jemaah ini dari tenda Mina menuju jamrah itu berjalan kaki.

“Kalau mereka bisa jalan dari tenda ke Jamarot, kembali lagi ke tenda, apalagi dari Jamarot ke hotel , itu jaraknya jauh lebih pendek. Kami mendorong skema itu. Dan Saudi ternyata juga memberikan respon baik bahwa tanazul ini sebagai program yang sudah disepekati,” pungkasnya. •rdn