PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi mendorong penerapan program BBM satu harga secara merata di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbar, Mulyadi menilai pemerataan harga BBM merupakan bagian dari keadilan energi yang harus diwujudkan hingga ke pelosok daerah.

“Pelayanan Pertamina harus menyentuh seluruh wilayah Sumbar, termasuk dari segi harga. Karena itu, program BBM satu harga harus diterapkan di semua wilayah, tak terkecuali daerah-daerah terpencil,” ujar Mulyadi kepada Parlementaria, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (16/04/2025).

Ia mencontohkan keberhasilan pembangunan SPBU BBM satu harga di Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang sebelumnya tidak memiliki SPBU. Sehingga, masyarakat harus membeli BBM dari pengecer dengan harga BBM yang jauh lebih mahal dari harga resmi.

“Sebelumnya masyarakat di sana beli dari pengecer dengan harga tinggi. Setelah dibangun SPBU, mereka akhirnya bisa menikmati BBM dengan harga yang sama seperti di perkotaan. Inilah manfaat konkret BBM satu harga,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

IMBAUAN PEMBANGUNAN SPBU

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada para kepala daerah di Sumatera Barat untuk segera mengusulkan pembangunan SPBU di wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Usulan dari pemerintah daerah menjadi syarat penting agar bisa dimasukkan ke dalam tahap perencanaan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM.

“Kalau ada wilayah yang belum ada SPBU dan jauh dari layanan BBM, kepala daerah harus segera menyampaikan usulannya. Kita akan dorong agar bisa masuk perencanaan dan ditetapkan melalui SK oleh BPH Migas dan Dirjen Migas,” kata Mulyadi.

Ia menegaskan bahwa mayoritas wilayah terpencil di Sumatera Barat masih dilayani oleh pengecer BBM, yang membuat harga jual di masyarakat menjadi tidak setara. Karena itu, percepatan pembangunan SPBU BBM satu harga menjadi langkah penting untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di daerah.

“Ini bukan soal kemewahan, tapi soal keadilan. Masyarakat di pelosok harus mendapat harga BBM yang sama, tanpa harus terbebani ongkos distribusi yang mahal karena keterbatasan infrastruktur,” pungkasnya. •skr/rdn