PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama, menyampaikan keprihatinannya terkait meningkatnya kasus gagal ginjal di kalangan generasi muda, serta permasalahan tunggakan pembayaran oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Hal itu disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja ke RS Muhammad Husein, Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam kunjungannya, Surya Utama bersama Anggota Komisi IX lainnya meninjau langsung ruang hemodialisis atau cuci darah di rumah sakit tersebut. Ia mengungkapkan bahwa fasilitas alat yang tersedia sudah cukup lengkap. Namun, ia dibuat terkejut dengan banyaknya pasien muda yang menjalani cuci darah.

“Jadi tadi kita mengunjungi juga ruangan hemodialisis cuci darah di RS Muhammad Husein, Palembang. Kita lihat tadi alatnya sudah lengkap, dan tadi kita melihat juga ternyata banyak anak-anak, ada 16 tahun, ada 22 tahun, ada 30 tahun, sudah kena gagal ginjal,” ujarnya kepada Parlementaria usai kunjungan kerja reses ke Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (16/4/2025).

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa sebagian besar dari pasien muda tersebut memiliki riwayat konsumsi minuman energi dan minuman kemasan dengan pewarna buatan sejak usia muda. Hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian bersama sebagai faktor gaya hidup yang berisiko tinggi.

“Ternyata saya tanya, mereka rata-rata meminum minuman energi pada saat mudanya, dan minum-minuman botol sering yang pewarna segala macam,” tambah Politisi Fraksi PAN ini.

Meski begitu, Surya mengapresiasi keberadaan BPJS Kesehatan yang mampu meringankan beban pembiayaan para pasien tersebut. Namun, ia juga menyoroti pentingnya adanya koordinasi yang lebih baik antara rumah sakit dan BPJS, terutama terkait sistem pembayaran yang sering menimbulkan ketegangan.

“Memang harus ada koordinasi antara rumah sakit dan juga BPJS, karena kadang-kadang ini kan antara rumah sakit dan BPJS bukan hanya di Sumsel saja, mungkin di seluruh Indonesia, mereka selalu kontra, berlawanan,” jelas pria yang kerap disapa Uya Kuy aini.

Ia mengkritisi sistem pembayaran paket yang diterapkan BPJS yang dinilainya tidak selalu mencukupi biaya operasional rumah sakit. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah dan pihak terkait segera mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

“Dengan sistem pembayaran yang sekarang, yang sistem paket ada batasannya, juga tidak mencukupi biaya operasional rumah sakit. Jadi ini harus dicari jalan tengahnya menurut saya,” pungkasnya. •we/rdn