PARLEMENTARIA, Palangkaraya – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan dan infrastruktur di Kalimantan Tengah. Pernyataan ini disampaikannya setelah melakukan kunjungan kerja ke provinsi Kalimantan Tengah untuk meninjau berbagai proyek infrastruktur serta meninjau bantuan untuk pendidikan.

Dalam wawancaranya kepada Parlementaria, Syaiful Huda menyampaikan keprihatinannya terkait masih terbatasnya sarana prasarana pendidikan di berbagai daerah, terutama di luar Jawa. Menurutnya, sektor pendidikan, khususnya yang terkait dengan fasilitas seperti asrama dan sarana pendidikan lainnya, memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.

“Pendidikan, khususnya sarana prasarana pendidikannya, masih memerlukan perhatian penuh dari pemerintah pusat. Kita harus memprioritaskan pengembangan fasilitas pendidikan di daerah luar Jawa, termasuk Kalimantan Tengah,” ujar Syaiful Huda, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (15/04/2025).

Huda juga menyoroti perlunya percepatan bantuan terkait dengan satgas pendidikan yang dapat membantu memperbaiki kualitas pendidikan di daerah. Ia menambahkan bahwa Komisi V DPR RI akan segera merespons dan mendorong adanya alokasi khusus untuk mempercepat bantuan tersebut.

“Tadi kita melihat langsung kondisi asrama untuk mahasiswi dan berbagai fasilitas pendidikan lainnya. Ini memang harus menjadi prioritas, dan kami akan terus berjuang agar bantuan ini bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.

Selain isu pendidikan, Syaiful Huda juga membahas masalah infrastruktur, terutama jalan nasional yang ada di Kalimantan Tengah. Ia mencatat bahwa masih banyak jalan nasional yang kondisinya memprihatinkan, terutama yang memiliki lebar jalan di bawah standar atau bahkan masih berupa jalan tanah.

“Jalan nasional kita, khususnya di Kalimantan Tengah, masih banyak yang harus ditangani. Beberapa ruas jalan masih berupa tanah dan perlu segera diperbaiki. Kondisi jalan yang sempit juga berisiko tinggi terhadap kecelakaan, sehingga perlu ada pelebaran,” ujar Huda.

Ia juga menyampaikan bahwa terkait dengan jalan utama nasional yang hampir mencapai 120 kilometer dan masih berupa jalan tanah, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan sangat besar, diperkirakan hampir mencapai 18 triliun rupiah. Oleh karena itu, Syaiful Huda meminta pemerintah pusat untuk segera merencanakan skema proyek yang memungkinkan penanganan jalan nasional di Kalimantan Tengah bisa dilakukan dengan efektif dan tepat waktu.

“Perbaikan jalan ini memerlukan skema proyek yang solid, dan tentunya keterlibatan sektor swasta bisa membantu mempercepat pembangunan, terutama dalam kondisi fiskal yang terbatas,” tambahnya.

Terkait keterlibatan investor swasta, Syaiful Huda mengapresiasi dorongan dari pemerintah daerah, yang menginginkan adanya kepastian apakah proyek infrastruktur ini dapat diswastakan. Ia menyarankan bahwa jika banyak investor swasta yang berminat, skema tersebut dapat segera diubah agar keterlibatan pihak swasta bisa terwujud.

“Kami mendukung keterlibatan swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, apalagi jika banyak investor yang sudah menunggu,” katanya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, Syaiful Huda mengungkapkan bahwa Komisi V DPR RI akan terus memantau perkembangan proyek-proyek infrastruktur di Kalimantan Tengah dan berusaha untuk memastikan bahwa anggaran serta kebijakan yang dibutuhkan akan segera dipenuhi. Ia berharap kunjungan kerja ini dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik di sektor pendidikan maupun infrastruktur.

“Kami akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat di Kalimantan Tengah, baik untuk pendidikan maupun infrastruktur, mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat,” tutup Syaiful Huda. •ais/rdn