16 April 2025
Industri dan Pembangunan

Slamet Apresiasi Kebijakan Presiden Jadikan Bulog Leading Sector Serap Gabah Petani

  • April 15, 2025
  • 0

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, dalam foto bersama saat Kunker Reses Komisi IV DPR RI ke Aceh. Foto: Hanum/vel.
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, dalam foto bersama saat Kunker Reses Komisi IV DPR RI ke Aceh. Foto: Hanum/vel.


PARLEMENTARIA, Aceh Besar-
 Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian nasional, khususnya dalam menjamin ketahanan pangan. Presiden Prabowo menetapkan swasembada pangan sebagai salah satu program Prioritas Strategis Nasional (PSN). Hal ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan kecukupan pangan nasional.

“Karena niat baik dari Presiden dalam rangka menuju swasembada pangan kemudian ketahanan pangan ini menjadikan Bulog sebagi leading sector untuk kemudian baik dalam menyerap. Artinya, ketika menyerap, dia kan harus mengolah,” jelas Slamet kepada Parlementaria usai peninjauan Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI ke Gedung Bulog Siron, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Kamis, (10/04/2025). 

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahrera (F-PKS) itu pun mengatakan bahwa Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional termasuk penyerapan gabah/beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog sebagai perpanjangan tangan Pemerintah. 

“Tapi di sini saya juga menyoroti mengenai manajemen pengelolaan gudangnya ya. Karena kalau tidak diimbangi dengan seluruh infrastruktur yang ada, baik gudangnya kemudian juga terkait dengan penanganan gudang itu sendiri, manajemennya itu akan menjadi masalah tersendiri. Karena stok pangan kita kan ada di situ,” tegas Slamet.

Menurutnya, munculnya kutu pada beras masalah utamanya yaitu ada pada manajemen pengelolaan gudang. Bukan masalah usia beras yang sudah lama. Oleh karena itu politisi daerah pemilihan Jawa Barat IV itu berharap dengan permasalahan yang dialami saat ini, Bulog Siron dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan gudang serta Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan fasilitas penunjang. •hnm/rdn

EMedia DPR RI