PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Jazuli Juwaini memberikan tanggapan kritis terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia serta kekosongan posisi Duta Besar RI untuk AS yang telah berlangsung hampir dua tahun. Pernyataan ini disampaikan Jazuli saat mengikuti Sidang Parlemen Dunia ke-150 (Inter-Parliamentary Union/IPU) yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan, 5-9 April 2025.

Terkait kebijakan tarif AS yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, Jazuli menekankan pentingnya menyikapi langkah tersebut secara proporsional. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga memicu ketidaknyamanan di dalam negeri Amerika sendiri, termasuk kalangan pengusaha.

“Kebijakan Trump ini bukan hanya menimpa Indonesia. Bahkan, pengusaha-pengusaha dalam negeri Amerika pun juga tidak nyaman yang berurusan dengan beberapa komoditi dari Indonesia. Kita harus menyikapinya secara tenang, tidak emosional,” ujar Jazuli dalam keterangan resmi kepada Parlementaria, Senayan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Ia pun mendukung langkah pemerintah Indonesia yang lebih memilih jalur negosiasi dibanding konfrontasi terbuka dalam merespons kebijakan tersebut. Saya kira ini langkah yang arif dan bijak. Intinya bagaimana dari kebijakan Presiden Amerika yang tidak bersahabat ini, kita tetap mengambil keuntungan ekonomi maksimal bagi bangsa dan negara Indonesia,” tambahnya.

Politisi Fraksi PKS tersebut juga menekankan pentingnya diversifikasi mitra dagang dan diplomasi ekonomi yang tidak semata-mata bergantung pada Amerika Serikat. “Kita bukan hanya berurusan dengan Amerika. Kita juga harus membuka peluang kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain yang bisa dioptimalkan demi keuntungan bangsa,” tandasnya.

Terkait kekosongan posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang sudah berlangsung hampir dua tahun, Jazuli mengakui pentingnya peran Dubes, namun menilai hal itu seharusnya tidak menjadi penghambat utama dalam diplomasi Indonesia.

“Keberadaan Duta Besar memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor dalam melakukan komunikasi dan diplomasi. Kita tetap bisa melakukan lobby dan negosiasi strategis, meski posisi itu belum terisi,” tegasnya.

Meski demikian, ia berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini agar posisi Dubes RI untuk AS segera terisi demi memperkuat hubungan bilateral. “Tentu kita berharap posisi Dubes segera terisi. Tapi selama itu belum terjadi, tidak boleh jadi alasan untuk berhenti melakukan diplomasi yang membawa maslahat bagi negara dan bangsa,” pungkas Jazuli yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Sidang IPU ke-150 di Tashkent ini menjadi momentum penting bagi parlemen dari berbagai negara untuk membahas isu-isu global, termasuk tantangan geopolitik dan kerja sama multilateral. •pun/aha