PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat memprotes kebijakan Pemerintah Indonesia terkait penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dibuktikan dengan adanya kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariffs) pada Rabu (2/4/2025) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan, kebijakan TKDN bukan upaya proteksionisme, melainkan inisiatif pemerintah untuk membangun industri dalam negeri agar pasar domestik mampu bertahan di tengah gempuran tantangan globalisasi.

Pernyataan ini dirinya sampaikan melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Rabu (9/4/2025). Menurutnya, momentum ini bisa menjadi peluang untuk memperkuat industri nasional yang semakin berkualitas dan ekonomis.

“Sekali kita memberikan kelonggaran TKDN, seluruh negara mitra dagang juga akan meminta hal yang sama. Justru saya memandang kebijakan tarif Donald Trump ini akan menjadi momentum bagi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan membuat TKDN kita semakin berkualitas dan ekonomis,” ungkap Eddy.

Ia meyakini strategi Presiden Prabowo dalam menghadapi kebijakan proteksionisme Amerika Serikat akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global. “Kebijakan Presiden Prabowo yang mencakup perluasan jaringan mitra dagang, peningkatan daya saing produk lokal, serta diversifikasi pasar ekspor merupakan strategi yang tepat. Ini akan menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah perubahan dinamika perdagangan global termasuk di dalamnya kerjasama dengan negara-negara ASEAN maupun BRICS dan OECD,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Eddy mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi sebagai upaya menambah nilai dari produk mineral dan sumber daya alam di Indonesia. “Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi hasil industri nasional perlu didorong masuk ke pasar ekspor, karena pertumbuhan ekonomi ke depannya harus mengandalkan investasi dan ekspor,” tandas Politisi Fraksi PAN itu. 

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar aturan TKDN diubah dan dibuat lebih fleksibel dalam agenda Sarasehan Ekonomi di Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025) lalu. Ia menyampaikan jika ketentuan TKDN tetap dipaksakan justru membuat Indonesia kalah kompetitif dengan negara lain.

Sebab itu, ia memberikan instruksi untuk mengubah aturan TKDN kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar dibuat lebih realistis. Harapannya, aturan TKDN ini tidak membebani industri dalam negeri di tengah perubahan kebijakan ekonomi global.

“Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” pungkas Prabowo. •um/rdn