BKSAP: Transparansi Adalah Pondasi Kuat bagi Pemerintahan
- Maret 21, 2025
- 0
PARLEMENTARIA, Tangerang – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa transparansi merupakan pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang kuat. Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Mendorong Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas melalui Parlemen Terbuka di Indonesia, Rabu (19/3/2025).
“Menurut saya, transparansi itu tidak akan merugikan siapa pun. Justru, semakin transparan sebuah negara, semakin kuat pula negara itu. Karena itu, transparansi harus menjadi komitmen utama dalam pemerintahan,” ujar Husein usai menghadiri FGD tersebut.
Meski transparansi terus ditingkatkan, Husein mengakui masih ada tantangan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
“Selama ini, informasi dari pemerintah sudah banyak tersedia, tetapi tantangannya adalah bagaimana media penyampaian informasi bisa menjangkau seluruh masyarakat. Indonesia adalah negara yang luas dengan masyarakat yang beragam, sehingga pemahaman terhadap teknologi dan akses informasi menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.
Husein juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Pemerintah tidak menutupi informasi, tetapi harus berhati-hati dalam menyampaikan isu-isu sensitif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang bisa berkembang menjadi bola liar. Begitu juga kita semua, bukan hanya pemerintah, harus bijak dalam menyebarkan informasi,” tambahnya.
Diskusi ini masih berada dalam tahap awal, namun Husein berharap parlemen dapat terus meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil guna meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap parlemen dan pemerintah semakin kuat.
“Khususnya parlemen, kami ingin lebih terbuka lagi kepada masyarakat. Sejumlah perbaikan teknis, seperti akses ke website informasi, masih perlu disempurnakan. Namun, yang terpenting adalah mendengar tanggapan masyarakat agar transparansi yang kita bangun benar-benar bermanfaat,” tutupnya. •gys/aha