PARLEMENTARIA, Tangerang – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya pemanfaatan keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional guna mendorong pengembangan ekonomi biru. Hal ini disampaikan Anggota BKSAP DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pemanfaatan Keanggotaan dalam Organisasi Internasional untuk Meningkatkan Ekonomi Biru di Tangerang, Selasa (18/3/2025).

Galih menyebut ekonomi biru sebagai salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Program Nasional (PN) Nomor 2.

“Ini adalah program strategis Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, mengingat 60 persen wilayah Indonesia adalah laut. Jika dikelola optimal, sektor ini dapat berkontribusi besar dalam menyelesaikan tantangan ekonomi nasional,” ujarnya.

Dalam diskusi, Galih membandingkan produktivitas tambak udang Indonesia dengan Ekuador. Meski Indonesia memiliki jutaan hektare lahan potensial, produktivitasnya masih tertinggal dari Ekuador yang lebih efisien meski hanya memiliki ratusan ribu hektare lahan tambak.

“Ini tantangan yang harus kita jawab. Jika efisiensi dan produksi sektor maritim meningkat, dampaknya akan signifikan bagi ekonomi nasional,” tambahnya.

Galih juga menyoroti sektor perikanan sebagai bagian penting dalam ekonomi biru. Presiden Prabowo, menurutnya, memiliki visi meningkatkan konsumsi makanan bergizi masyarakat, dengan ikan sebagai salah satu komponen utama.

“Ekonomi biru tidak hanya mencakup kelautan dan perkapalan, tetapi juga perikanan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan,” katanya.

Terkait hubungan internasional, ia menilai keanggotaan Indonesia di BRICS dan OECD harus dimanfaatkan untuk menarik investasi di sektor ekonomi biru.

“Sebagai negara non-blok, Indonesia memiliki fleksibilitas dalam bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita bisa menggunakan BRICS dan OECD untuk mengakses investasi dan teknologi guna mengembangkan sektor kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Ia pun mengusulkan pendirian kantor parlemen di BRICS dan OECD guna mempermudah koordinasi serta mempercepat kerja sama ekonomi. “Dengan kantor perwakilan, kita bisa berdiskusi langsung dan mengundang investor asing untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi biru,” tegasnya.

Menurutnya, konsep hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo tidak hanya berlaku bagi sektor pertambangan, tetapi juga sektor perikanan. Oleh karena itu, teknologi, modal, serta kerja sama internasional diperlukan untuk mewujudkan hilirisasi di sektor ini.

“Salah satu langkah strategis adalah memanfaatkan BRICS dan OECD untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan,” pungkasnya. •ais/aha