PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI serta Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Rabu (12/3/2025). Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Said, menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan menekankan perlunya perbaikan untuk pelaksanaan haji 2025.

Sigit menyoroti berbagai kendala yang dialami jemaah haji tahun lalu akibat permasalahan teknis maskapai Garuda Indonesia, termasuk pesawat yang mengalami kerusakan dan AC yang tidak berfungsi dengan baik.

“Tahun 2024, kita melihat ada beberapa masalah krusial di penerbangan haji, khususnya maskapai Garuda. Ada insiden retort base, pesawat rusak, AC mati, yang menyebabkan keterlambatan penerbangan. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang di 2025,” tegas Sigit.

Ia meminta agar pemerintah, melalui Kementerian Agama dan pihak terkait, benar-benar memastikan kesiapan maskapai dalam memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji.

“Jangan sampai jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci justru mengalami kendala akibat kurangnya perawatan dan kesiapan pesawat. Pemerintah harus memastikan layanan pesawat, maintenance, repair, dan overhaul dilakukan secara menyeluruh,” tambahnya.

Selain itu, Sigit juga menyoroti kondisi tenda jemaah haji di Mina yang dinilai tidak memadai, sehingga menyebabkan jemaah harus berdesakan bahkan tidur di lorong-lorong.

“Kami banyak menerima laporan terkait tenda yang penuh sesak. Jemaah harus berebut tempat, bahkan ada yang sampai tidur di lorong-lorong. Ini bukan kondisi yang layak bagi mereka yang sudah mengeluarkan biaya besar untuk berhaji,” ungkap Politisi Fraksi PAN ini.

Ia meminta Kementerian Agama dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memastikan kapasitas tenda yang lebih luas, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas.

“Jangan sampai ada tenda yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, sementara jemaah lain kesulitan mendapatkan tempat. Harus ada pengawasan yang ketat agar semua jemaah mendapat fasilitas yang layak,” ujarnya.

Selain transportasi dan akomodasi, Sigit juga menyoroti layanan katering yang dikeluhkan jemaah haji. Menurutnya, ada indikasi ketidaksesuaian antara kontrak kerja dengan realisasi di lapangan.

“Saya ingin mengingatkan, masalah katering ini bukan hal sepele. Ada indikasi penyimpangan dalam pengadaan katering, dan ini bisa mencoreng nama baik Menteri Agama serta pihak-pihak terkait. Jangan sampai jemaah menjadi korban karena makanan yang disediakan tidak sesuai dengan kontrak,” kata Sigit.

Ia menegaskan bahwa makanan yang disediakan untuk jemaah haji harus layak konsumsi dan sesuai dengan budaya kuliner Indonesia.

“Jemaah haji butuh makanan yang sehat dan sesuai dengan selera mereka. Jangan sampai mereka dipaksa mengonsumsi makanan yang tidak cocok atau kurang bergizi,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Sigit berharap agar permasalahan yang terus berulang setiap tahun dapat diselesaikan sebelum musim haji 2025.

“Setiap tahun yang dibahas selalu soal maskapai, katering, dan tenda. Bisa tidak kita akhiri masalah-masalah ini di 2025? Saya harap pemerintah benar-benar serius dalam memperbaiki layanan haji agar tidak ada lagi keluhan dari jemaah kita,” pungkasnya.

Dengan adanya sorotan ini, diharapkan pemerintah dapat segera melakukan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan haji tahun 2025, demi kenyamanan dan keselamatan para jemaah yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. •ssb/rdn