PARLEMENTARIA, Surabaya – Permasalahan mengenai stunting masih menjadi tantangan di Indonesia. Namun, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX ke Kantor Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (13/03/2025), terdapat kabar baik mengenai permasalahan ini. Kota Surabaya berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan dari tahun ke tahun.

Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX, Ashabul Kahfi, mempertanyakan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menekan angka stunting.

“Tadi ada yang menarik mengenai stunting. Pada 2021 jumlahnya 28,9 persen, tetapi di 2023 turun drastis menjadi 1,6 persen. Ini menurut saya sangat hebat, sepertinya pemerintah pusat harus belajar dari Pemerintah Kota Surabaya. Saya penasaran bagaimana cara Surabaya menangani hal ini,” ujarnya.

Prevalensi balita stunting di Surabaya memang mengalami penurunan signifikan sejak 2021. Berdasarkan data terakhir, pada 2023 angka stunting hanya 1,6 persen, jauh berkurang dari angka 28,9 persen pada 2021.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan strategi yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya dalam mengatasi stunting.

“Terkait stunting, saya selalu mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Saya membentuk Kampung Madani, di mana yang kuat harus membantu yang lemah. Saya tegaskan kepada ASN bahwa kita sebagai ASN hidup dalam kondisi cukup baik. Bahkan saat pandemi COVID-19, kami masih tetap menerima gaji. Oleh karena itu, mungkin ASN di Surabaya adalah satu-satunya di Indonesia yang dengan ikhlas membuat surat pernyataan untuk menyumbangkan 2-3 persen dari penghasilannya. Gaji serta tunjangan mereka dipotong dan langsung masuk ke Baznas. Mungkin ini salah satu cara untuk menangani stunting,” jelasnya.

Keberhasilan Surabaya dalam menekan angka stunting menjadi catatan penting bagi Komisi IX. Hal ini membuktikan bahwa dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, pemerintah daerah mampu menyelesaikan permasalahan stunting secara mandiri. Fakta ini juga menyoroti perlunya dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu setiap daerah dalam membangun komitmen bersama. Jika kesejahteraan pekerja pemerintahan terjamin, bukan hal yang mustahil bagi pegawai di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan serupa dengan yang dilakukan oleh ASN di Pemerintah Kota Surabaya. •est/rdn