PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, memberikan perhatian serius terhadap rencana pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen pada RPJMN Tahun 2025-2029. Harris menilai bahwa meskipun target pertumbuhan ekonomi tersebut sangat ambisius, faktor penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, menjadi tantangan besar yang harus dihadapi.

“Pertumbuhan ekonomi yang bertahap akan mencapai angka 8 persen adalah hal yang sangat positif. Namun, ada hal yang sangat menarik untuk diperhatikan, yaitu penegakan hukum terkait korupsi hanya tercantum di PN-7, yang mengarah pada reformasi publik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Namun, arah kebijakan ini saya lihat sangat normatif,” katanya di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, meskipun kebijakan yang diusulkan terdengar baik di atas kertas, Harris meragukan efektivitasnya jika tidak ada langkah konkret untuk menanggulangi korupsi yang masih menjadi salah satu faktor penghambat utama masuknya investasi ke Indonesia. Ia mengingatkan bahwa skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perseption Index/CPI) saat ini hanya berada di angka 37, dengan peringkat 99 dari 180 negara.

“Ini masalah besar. Korupsi menjadi penghalang serius bagi masuknya investasi ke Indonesia. Skor CPI yang rendah menunjukkan bahwa masalah ini belum ditangani dengan serius. Apakah Indonesia akan seperti negara-negara dengan skor CPI rendah seperti Kamboja, Bangladesh, atau Mozambik? Saya sangat berharap tidak,” ujar Harris.

Lebih lanjut, Harris melakukan penelusuran dan menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi seperti Ethiopia dan Laos, meskipun memiliki skala ekonomi yang lebih kecil dari Indonesia, juga tetap mengalami pertumbuhan ekonomi. Namun, Harris menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengikuti jejak negara-negara tersebut yang meskipun tumbuh, namun terhambat oleh tingginya tingkat korupsi.

“Apakah Indonesia ingin menjadi negara seperti itu? Tentu saja tidak. Kita harus belajar dari negara lain yang berhasil tumbuh dengan baik tanpa masalah korupsi yang besar,” ungkapnya.

Harris menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang inklusif dan bersih dari korupsi, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan RPJMN 2025-2029. Ia mengingatkan bahwa Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merumuskan visi dan misi Presiden, harus benar-benar melaksanakan rencana ini dengan serius dan tidak hanya sebatas wacana semata.

“Ini adalah catatan penting yang harus menjadi perhatian. Tanpa penanganan yang tegas terhadap korupsi, target pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya akan menjadi angan-angan belaka. Investasi adalah kunci, dan tanpa itu, seluruh rencana ini tidak akan berjalan,” tutupnya. 

Dengan pernyataan ini, Harris berharap pemerintah akan mengambil langkah yang lebih konkret dan memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi lip service, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang Indonesia. •we/rdn