PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, menekankan pentingnya ketepatan sasaran distribusi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan Elpiji serta mempertanyakan jaminan kualitas produk Pertamina. Ia menyoroti kebijakan distribusi yang selama ini hanya berfokus pada kuota dan target tanpa memastikan apakah penerima subsidi benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

“Distribusi itu bukan hanya soal mengejar target kuota, tetapi juga memastikan bahwa penerima subsidi ini benar-benar yang berhak secara hukum,” tegas Dewi dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke TBBM Panjang Pertamina (Persero) dan PLN UID Lampung, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (12/3/2025).

Hal ini menjadi perhatiannya lantaran ia menerima masih banyak laporan mengenai penyalahgunaan subsidi BBM dan LPG, termasuk oleh pihak yang seharusnya tidak berhak. Apalagi, terangnya, salah satu isu yang sering muncul adalah penyaluran elpiji subsidi 3 kg yang seharusnya untuk masyarakat miskin, akan tetapi masih kerap dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak memenuhi kriteria.

Terkait penyalahgunaan BBM berupa penimbunan atau penyaluran ke industri yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi, dirinya mendesak pemerintah bersama Pertamina untuk memperketat pengawasan dan memastikan kebijakan subsidi lebih tepat sasaran. Selain ketepatan distribusi subsidi, ia turut mempertanyakan kesiapan infrastruktur BBM menjelang arus mudik dan balik Lebaran. 

Dirinya mengingatkan Pertamina agar mengantipasi kecukupan stok BBM supaya tidak terjadi kelangkaan atau gangguan distribusi BBM saat puncak perjalanan mudik. “Saya ingin tahu, apakah ada preseden di mana saat arus mudik dan balik Lebaran terjadi gangguan distribusi atau kelangkaan BBM? Jika ada, perbaikan apa yang telah dilakukan tahun ini?” tanyanya.

Walapupun Pertamina telah menyiapkan langkah mitigasi dengan memastikan ketersediaan stok dan membuka SPBU siaga di jalur-jalur utama mudik, Dewi ingin distribusi BBM di daerah terpencil atau rute-rute yang belum memiliki infrastruktur SPBU yang memadai diantisipasi oleh Pertamina.

Jaga Kualitas Produk Pertamina

Dewi juga mengangkat isu kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM Pertamina. Ia menyebutkan bahwa kini, dengan adanya media sosial, masyarakat lebih kritis dalam menilai kualitas bahan bakar, termasuk mempertanyakan apakah BBM yang dijual di SPBU sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.

“Saya ingin membantu Pertamina mengedukasi masyarakat, tetapi saya perlu memastikan bahwa kualitas BBM yang disalurkan benar-benar sesuai standar,” ujarnya.

Dewi meminta Pertamina untuk menekankan kualitas prosedur Quality Control (QC) yang diterapkan oleh Pertamina di berbagai terminal distribusi, termasuk di Palembang, Lahat, dan Batu Raja. Baginya, upaya ini penting untuk menjawab keluhan masyarakat terkait perbedaan kualitas BBM di beberapa daerah.

Menunggu Langkah Konkret Pemerintah dan Pertamina

Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan subsidi, kesiapan infrastruktur BBM saat mudik, serta transparansi kualitas produk energi nasional. Jika terjadi perbaikan yang signifikan, baginya, ketimpangan dalam distribusi energi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk nasional tidak akan menjadi isu yang berulang.

Kini, dirinya menantikan langkah konkret dari pemerintah bersama Pertamina untuk memperbaiki mekanisme distribusi, memastikan subsidi tepat sasaran, serta meningkatkan pengawasan kualitas BBM yang sampai ke konsumen secara tepat sasaran. •um/rdn