PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Chandra menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG bersubsidi demi menghadapi meningkatnya permintaan jelang Idulfitri. Pernyataan ini disampaikan kepada Parlementaria di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke TBBM Panjang Pertamina (Persero) dan PLN UID Lampung, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (12/3/2025).

Dalam kunjungannya ke Regional Sumbagsel di Bandar Lampung, ia menyoroti adanya laporan peningkatan kebutuhan masyarakat yang berpotensi meningkatkan penyelewengan subsidi. Ia pun mengungkapkan bahwa setiap tahun, saat Ramadan dan Idulfitri, permintaan BBM dan gas LPG melonjak drastis. 

Hal ini sering kali, ujarnya, menjadi celah bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. “Kami ingin memastikan bahwa gas 3 kg, bensin, dan solar yang disubsidi oleh pemerintah benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia juga meminta Satgas Pertamina Patra Niaga untuk memastikan mekanisme distribusi subsidi lebih ketat dan efektif, sehingga penyalahgunaan dapat diminimalisir. Meskipun pengawasan subsidi selama dianggap telah dilaksanakan, ia mengingatkan bahwa situasi selama Ramadan dan Idulfitri berbeda dari hari-hari biasa.

“Satgas harus bekerja ekstra dalam mengawasi distribusi subsidi, karena dinamika selama Ramadan dan Idulfitri tentu berbeda,” ujarnya.

Perlu diketahui, dalam kondisi normal, distribusi berjalan dengan pengawasan yang sudah terstruktur. Namun, lonjakan permintaan selama bulan suci dan hari raya berpotensi menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah, terutama jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan distribusi.

Dirinya mencatat adanya penurunan konsumsi solar, seiring dengan menurunnya aktivitas industri dan bisnis menjelang hari raya. Sebaliknya, jelasnya, konsumsi bensin dan pertalite mengalami kenaikan signifikan, mencapai 23 persen. 

Menurutnya, hal ini mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat dalam menyambut Idul Fitri, terutama untuk keperluan mudik dan perjalanan keluarga. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penyelewengan subsidi tidak dinormalisasi sebagai masalah klasik.

Dirinya mendorong harus ditangani dengan strategi jangka panjang. Salah satu langkah yang ia usulkan adalah memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti pencatatan digital dan pemantauan distribusi secara real-time.

Selain itu, Rocky juga mengajak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dalam menindak tegas oknum yang terbukti menyalahgunakan subsidi. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan ketersediaan stok yang terjaga, ia berharap masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang, tanpa khawatir akan kelangkaan bahan bakar dan gas bersubsidi.

“Kita tidak ingin subsidi yang seharusnya untuk masyarakat kurang mampu justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. •um/rdn