PARLEMENTARIA, Jakarta – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina Hulu Energi beserta seluruh subholding didorong untuk memantapkan peran dalam memperkuat sistem pertahanan keamanan negara dan mendukung kemandirian bangsa. Fokus utama adalah pada pencapaian swasembada pangan, energi (terutama dalam transisi menuju net zero emission), air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PGN dan Pertamina Hulu Energi di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Andre mengungkapkan bahwa Komisi VI mendorong PGN untuk lebih konsolidatif dalam pengelolaan pasokan gas bumi. Hal ini mencakup perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan distribusi gas bumi yang lebih terintegrasi. “Kami juga mengingatkan bahwa PGN harus terus menjaga keterjangkauan harga gas bagi seluruh segmen pengguna, sebagai wujud dari peran PGN sebagai national gas aggregator,” tegas Andre.

Komisi VI juga memberikan penekanan kepada PT Pertamina Hulu Energi untuk menjaga dan mengoptimalkan produksi migas nasional. Andre menyampaikan bahwa Komisi VI menginginkan Pertamina Hulu Energi dan seluruh anak perusahaan untuk meningkatkan produksi melalui kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumur. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk terus mempertahankan dan meningkatkan cadangan migas melalui kegiatan eksplorasi yang lebih agresif.

“Komisi VI DPR juga meminta PT Pertamina Hulu Energi untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan konsolidasi yang sudah diaudit selama lima tahun terakhir, serta rencana belanja modal (CAPEX) dan operasional (OPEX) untuk tahun 2025,” tandas Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Lebih jauh, Komisi VI juga meminta agar PT Pertamina Hulu Energi menyusun dan menyampaikan roadmap implementasi teknologi Carbon Capture Storage (CCS) beserta pendanaannya. Selain itu, laporan terkait proyek eksplorasi migas, beserta kendala yang dihadapi, baik dari segi perizinan maupun strategi ke depan diharapkan dapat disampaikan dalam waktu dekat.

“Komisi VI DPR mengharapkan kedua perusahaan ini dapat terus berinovasi dan memastikan ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kami yakin dengan langkah-langkah yang telah disepakati, kita dapat mencapai target Indonesia Emas 2045,” tutup Andre.

Rapat Dengar Pendapat ini membahas berbagai isu strategis terkait sektor energi, termasuk rencana dan tantangan yang dihadapi oleh PGN dan Pertamina Hulu Energi dalam mendukung ketahanan energi nasional. Komisi VI DPR meminta PGN dan Pertamina Hulu Energi untuk memberikan jawaban tertulis terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam waktu 7 hari kedepan. •pun/aha