PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah khususnya pada sektor infrastruktur akan berdampak pada BUMN Karya. Perusahaan BUMN Karya diminta menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya.

“Saat ini, mungkin kalau dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pemotongan budget, khususnya infrastruktur, pukulan pertama adalah BUMN Karya,” ujar Subardi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan para Dirut BUMN Karya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Subardi, anggaran pembangunan infrastruktur dipangkas sangat besar. Minimnya pembangunan infrastruktur akan berdampak pada neraca keuangan BUMN Karya yang banyak mengerjakan proyek infrastruktur pemerintah.

“Kita fokus di masalah BUMN Karya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar antisipasi dari masing-masing BUMN yang ada. Adanya kebijakan pemotongan anggaran infrastruktur tentunya akan berdampak pada ketiadaan atau berkurang jauhnya pekerjaan BUMN Karya ini. Pasti itu!” tandas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

BUMN Karya diminta tidak hanya mengandalkan proyek infrastruktur dari pemerintah. Subardi meminta perusahaan-perusahaan negara tersebut lebih aktif untuk mencari proyek swasta.

“Sebenarnya BUMN Karya ini kan tidak hanya mengandalkan proyek pemerintah, tapi juga ada proyek swasta, ada investasi. Tapi rasanya swasta pun juga akan kena dampak dari kebijakan pemerintah soal pemotongan anggaran. Karena tidak hanya infrastruktur, hampir semuanya dipangkas, sehingga ada pengaruh terhadap swasta. Investasi juga sama,” tegasnya.

Legislator dari Dapil DIY itu meminta BUMN Karya untuk menyiapkan langkah antisipasi dari minimnya proyek infrastruktur pemerintah. Dikhawatirkan minimnya proyek akan memengaruhi kestabilan perusahaan dalam menjalankan bisnis.

“Dalam hal ini saya sampaikan, perlunya antisipasi. Tadi ada dikatakan, sudah mengantisipasi dengan lakukan divestasi aset-aset yang ada. Kemudian menata ulang perusahaan dan efisiensi,” tandasnya.

Subardi berpendapat saat ini merupakan momen yang tepat untuk mengevaluasi kondisi seluruh perusahaan dan anak perusahaan BUMN. Dia mendorong untuk penggabungan (holding) anak-anak perusahaan yang tidak berkembang dan tidak memberikan pemasukan bagi negara.

“Anak-anak perusahaan bisa digabungkan, sehingga aset-aset yang dimiliki akan bisa mampu ikut menahan atau menjaga kondisi kekinian daripada BUMN Karya ini,” pungkas Subardi. •bia/rdn