PARLEMENTARIA, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana membangun tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 700 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur. Prabowo menegaskan bahwa proyek ini bukanlah program jangka pendek, melainkan proyek strategis jangka panjang yang memerlukan waktu puluhan tahun untuk direalisasikan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyatakan dukungan terhadap pembangunan Giant Sea Wall (GSW) alias tanggul laut raksasa yang digagas Presiden Prabowo sebagai solusi untuk mengatasi kenaikan muka air laut di kawasan Pantura.

“Saya melihat ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengatasi ancaman abrasi dan banjir rob, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa. Secara konsep, proyek ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi dampak kenaikan muka air laut,” ujar Johan sebagaimana dikutip Parlementaria, Kamis (6/3/2025).

Meski demikian, Johan menekankan bahwa proyek GSW harus disertai kajian mendalam terkait efektivitas, dampak lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi dan sosialnya. Ia mencontohkan, pembangunan GSW tidak boleh merusak ekosistem mangrove, terumbu karang, atau mengganggu mata pencaharian nelayan.

“Selain membangun infrastruktur besar seperti GSW, pendekatan berbasis alam, seperti rehabilitasi mangrove dan pemulihan ekosistem pesisir, harus menjadi prioritas. Di beberapa negara, proyek serupa menghadapi kendala teknis dan pembengkakan biaya, jadi harus dipastikan bahwa ini benar-benar solusi yang optimal,” tutur politisi Fraksi PKS itu.

Senada dengan Johan, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai proyek GSW memiliki manfaat besar bagi masyarakat pesisir, khususnya dalam melindungi mereka dari banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem laut.

“Kalau ditanya seberapa penting, Giant Sea Wall memang kebutuhan mendesak. Infrastruktur ini efektif untuk mengatasi semakin tingginya abrasi di wilayah Pantura,” ujarnya.

Namun demikian, Firman menyoroti biaya pembangunan sebagai tantangan utama. Menurutnya, diperlukan inovasi dan strategi pembiayaan yang matang mengingat pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan efisiensi anggaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa tersebut telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa tanggul laut Jakarta–Cirebon akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, yang telah dibangun sebelumnya.

Selain itu, Airlangga menyebut Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajaran menteri untuk menyiapkan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) guna merealisasikan proyek Giant Sea Wall Jakarta–Cirebon. •hal/aha