PARLEMENTARIA, Bandung – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat yang sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor (ranmor) menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menekankan perlunya diversifikasi sumber PAD di Jawa Barat.

Menurutnya, ketergantungan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berisiko di masa depan, mengingat kebijakan nasional ke depan akan berorientasi pada pengurangan polusi dan pembatasan jumlah kendaraan.

“Kalau saya lihat di PAD, lebih banyak yang terlihat berasal dari PKB. Ini juga menjadi salah satu penyebab permasalahan lingkungan, karena semakin banyak kendaraan berarti semakin tinggi tingkat kemacetan dan polusi. Jadi rasanya, ke depan Jawa Barat perlu mendorong PAD dari sektor lain, selain dari PKB dan BBNKB,” kata Dede Yusuf saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi II ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).

Ia menambahkan bahwa jika di masa mendatang terdapat kebijakan yang membatasi jumlah kendaraan yang boleh beroperasi, maka PAD daerah yang bergantung pada pajak kendaraan bermotor akan mengalami penurunan signifikan.

“Karena ke depan kebijakan negara itu juga pasti akan mengurangi polusi kendaraan. Ini sudah pasti akan terjadi ke depan, masa depan. Nah, kalau itu nanti jadi mungkin ada aturan kendaraan yang boleh beroperasi ini juga pasti akan mengurangi PAD daerah yang lebih banyak dari motor,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Selain itu, Ahmad Irawan dari Fraksi Partai Golkar juga turut menyoroti kesamaan struktur PAD antara Jawa Barat dan Jawa Timur, yang sama-sama bergantung pada sektor kendaraan bermotor.

“Salah satu sumber pendapatan utama dalam PAD Jawa Barat adalah kendaraan bermotor. Ini hampir sama dengan anatomi pendapatan Pemprov Jawa Timur, yang juga didominasi kendaraan bermotor. Tetapi, dari pendapatan cukai, Jawa Timur lebih besar dibanding Jawa Barat. Pajak kendaraan juga bergantung pada lokasi dealer. Misalnya, di Jawa Timur, Kota Batu memiliki PAD yang lebih kecil dari kendaraan bermotor karena dealernya ada di Kota Malang, meskipun kendaraan tersebut beroperasi di Kota Batu,” ujar Ahmad Irawan.

Kedua anggota DPR tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mulai mencari alternatif sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan, agar tidak hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor yang sewaktu-waktu bisa mengalami penurunan akibat kebijakan nasional di masa depan. •gal/rdn